.webp)
Anggota DPR RI Deddy Sitorus menyesalkan insiden penangkapan warga negara Indonesia (WNI) yang tengah berlayar di lepas pantai antara Sei Ular, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) oleh Police Marine Malaysia. Menurutnya, tindakan Police Marine Malaysia itu berlebihan.
"Ada warga Indonesia ditahan militer penjaga perbatasan negeri Jiran tersebut," ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/2/2021).
Legislator dari dapil Kalimantan Utara itu menjelaskan kronologi penangkapan WNI oleh penjaga perbatasan Negeri Jiran itu yang dia dapatkan dari warga yang menyaksikan peristiwa itu. Warga Sei Ular bernama Hendri, kata dia, mengaku melihat penangkapan sebuah speed boat penumpang, sekitar pukul 21.30 WITA pada Rabu (10/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Deddy mengatakan, berdasarkan keterangan saksi ada 8 warga Kabupaten Nunukan yang menumpangi speed boat tersebut. Tujuh laki-laki dan satu perempuan. Identitas kedelapan warga tersebut yakni Pangiran Bakumpul, Serdy, Manggali, Bajib Mesak, Darboy, Elvi, Eti (3), serta motoris bernama Rahman.
Mereka diduga melanggar batas wilayah perairan Indonesia-Malaysia di sekitar perairan Sei Ular, Desa Sekadun Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan. Peristiwa itu terjadi sekitar 10 menit setelah 8 WNI tersebut meninggalkan dermaga Sei Ular.
"Tiga orang di antara penumpang itu adalah sebuah keluarga yang sedang menuju Nunukan untuk keperluan pengobatan," ungkap Deddy.
Sementara sisanya, kata Deddy, adalah rombongan Dewan Masyarakat Adat Agabag yang dipimpin oleh Bakumpu, Ketua Adat Besar Agabag. Rombongan itu dalam perjalanan untuk dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Nunukan terkait konflik lahan dengan pihak perkebunan swasta di wilayah Sebuku.
Deddy mengatakan, menurut informasi, pihak pengawal perbatasan Indonesia yang terdiri dari Satgas Kostrad, Unit Intel Kodim, Intel Lanal dan Posal Tinabasan langsung mengupayakan pencarian setelah mendapatkan laporan dari warga. Petugas perbatasan juga berupaya berkoordinasi dengan pihak berwenang Malaysia.
Deddy mengaku mendapat informasi para WNI tersebut saat ini ditahan di Tawau, Sabah, Malaysia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga tengah melakukan proses negosiasi dengan masyarakat.
"Akan tetapi hingga pagi tadi belum ada kejelasan dan kabar terakhir yang diterima bahwa pihak berwenang Indonesia sedang melakukan proses negosiasi dengan aparat Malaysia," tuturnya.
Lebih lanjut, politikus PDIP itu menyesalkan tindakan Police Marine Malaysia yang menurutnya berlebihan. Dia menilai, polisi Malaysia tidak mengedepankan kondisi kemanusiaan.
"Sangat menyesali tindakan Police Marine Malaysia yang terkesan 'over acting' dalam menghadapi masalah perbatasan laut. Sikap 'over acting' dan mengabaikan kondisi kemanusiaan tidak bisa diterima dalam tata pergaulan dunia yang beradab," ucap Deddy.
Deddy menyampaikan, bahwa perbatasan perairan Indonesia-Malaysia di wilayah itu sangat sumir apalagi saat malam hari. Kedua negara berbagi batas wilayah yang sangat sempit dan sangat mungkin serta sering terjadi, bukan karena kesengajaan tetapi karena tidak adanya peralatan navigasi dan pencahayaan yang memadai.
"Saya sering melewati jalur itu, memang sangat berisiko saat gelap dan air pasang karena motoris bisa kehilangan arah tanpa disengaja. Speed boat yang ditangkap itu sedang dalam perjalanan dari Sei Ular menuju ibu kota Kabupaten Nunukan, jadi haluan speed boat itu mengarah ke perairan Indonesia, bukan menuju perairan Malaysia. Kalaupun mereka memasuki wilayah laut Malaysia, sudah pasti tidak disengaja. Sebab para penumpang itu memiliki tujuan yang jelas dan tidak berniat memasuki wilayah Malaysia atau melakukan aktivitas di wilayah hukum negara jiran itu," ungkap Deddy.
"Seharusnya setelah diperiksa dan dikonfirmasi dengan pihak berwenang Malaysia, warga itu seharusnya dilepaskan untuk melanjutkan perjalanan. Bukan malah ditangkap dan dibawa jauh ke daratan," lanjutnya.
Karena itu, Deddy berharap agar para penumpang tersebut segera dipulangkan. Apalagi, kata dia, salah satu warga yang ditangkap atas nama Darboy merupakan Tenaga Ahlinya untuk wilayah Kabudaya, Kabupaten Nunukan.
"Saya mohon dengan sangat agar pihak berwenang Malaysia mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam kasus ini. Saya berharap agar mereka semua segera dipulangkan," kata anggota Komisi VI DPR itu.
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan di perbatasan yang sangat tanggap dan peduli dalam masalah ini, melakukan pencarian hingga tengah malam dan segera berkordinasi dengan pihak Malaysia.
"Tetapi saya juga berharap agar pihak Kedutaan dan Konsulat Jendral di Tawau terus mendampingi kasus ini. Saya mendengar bahwa motoris akan dihadapkan ke meja hukum, padahal dia yang dipukul aparat keamanan. Harus ada pendampingan hukum oleh negara terhadap motoris itu," pinta Deddy.
Ke depan, dia juga meminta, pemerintah Indonesia dan Malaysia harus mencari cara untuk menghindarkan kejadian yang sama terulang di masa depan. Harus ada SOP komunikasi dan mitigasi yang jelas sebab kondisi daerah itu memang sangat rawan untuk pelanggaran batas.
"Tidak ada speed boat kita yang memiliki alat navigasi dan pencahayaan yang memadai untuk beroperasi di laut saat malam hari. Harusnya jika tidak ada intensi dan potensi pelanggaran hukum, pihak berwenang Malaysia dapat berkoordinasi dengan pihak Indonesia di lapangan. Bagaimana jika ada di antara penumpang itu yang memiliki penyakit kronis dan akhirnya meninggal dunia, tentu akan menyebabkan konflik terbuka dan insiden yang tidak perlu," kata Deddy.
"Kita ini negara jiran, serumpun dan berbagi tanah dan air dengan garis batas yang tidak kasat mata bagi warga yang tidak terlatih dan minim peralatan. Harusnya bisa diselesaikan di lapangan," imbuh dia.
