.webp)
Partai Demokrat sebelumnya menanggapi terkait tidak dilanjutkannya revisi UU Pemilu oleh Komisi II DPR RI. Partai Demokrat menilai sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah dan parlemen lantaran adanya kepentingan kekuasaan.
"Ini tentu akan menjadi banyak pertanyaan masyarakat karena inkonsistensi pemerintah dan parlemen. Kecurigaan bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata sangat susah untuk dibantah," kata Wasekjen Partai Demokrat Irwan saat dihubungi, Rabu (10/2).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irwan mengatakan awalnya seluruh fraksi mendukung upaya revisi UU Pemilu. Namun dia heran seluruh fraksi kemudian batal merevisi UU setelah Presiden Jokowi menolak hal tersebut.
"Apalagi revisi UU Pemilu ini kan sejatinya adalah kehendak seluruh fraksi di parlemen ditandai dengan masuknya RUU Pemilu dalam Prolegnas Prioritas 2020. Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak, kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan," ucapnya.
Irwan pun menduga adanya kemungkinan kepentingan Jokowi untuk mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka maju ke DKI Jakarta. Menurutnya, tidak ada penjelasan lain yang lebih masuk akal di balik penolakan revisi UU Pemilu tersebut.
"Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah mengubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024? Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022. Pertanyaan ini muncul di masyarakat banyak karena terus terang saja saya sendiri pun sulit untuk menemukan penjelasan lain yang lebih masuk akal," ujarnya.
(rfs/zak)
