.webp)
YLBHI
Ketua YLBHI Asfinawati mengungkapkan bahwa sulit untuk tidak mengkaitkan buzzer itu sebagai pendukung pemerintah. Asfinawati kemudian mengungkapkan beberapa laporan mengenai buzzer itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan pemerintah selalu bilang (buzzer) itu bukan dari mereka. Tapi kalau kita lihat sulit untuk menepis tidak adanya relasi, baik itu relasi dari mereka yang mendukung Pak Jokowi ketika mencalonkan diri atau dari yang lain-lain," kata Asfin kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).
Asfinawati mengatakan pemerintah harusnya bisa mengendalikan oknum yang menjadi buzzer itu. Sebab, menurut Asfinawati oknum tersebut adalah pendukung pemerintah dan ada di bawah pemerintah.
"Ya menurut saya pada akhirnya pasti tidak bisa 100% dikontrol tapi sebagian besar sebetulnya bisa dikendalikan oleh pemerintah baik dalam lembaga yang ada di bawah dia maupun orang-orang yang menjadi pendukungnya," katanya.
Sudjiwo Tedjo
Sementara itu, sebagai sosok yang aktif di Twitter, budayawan Sujiwo Tejo beberapa kali mencuit soal buzzer. Menurutnya, niat warga melempar kritik ke pemerintah (government) bisa surut gara-gara resah dengan serangan buzzer.
"Masyarakat tadinya sudah aktif menyampaikan kritik ke government tapi langsung diserang oleh buzzer. Kritik berupa pikiran dan sikap dibalik dengan serangan pribadi yang sering tanpa bukti. Plus makian-makian," kata Sujiwo Tejo saat berbincang, Selasa (9/2/2021).
"Akibatnya banyak yang akhirnya jadi malas mengritik, bukan karena takut buzzer tapi risih saja dengan kata-kata mereka yang tak senonoh," sambung penulis buku 'Tuhan Maha Asyik' ini.
Sujiwo Tejo menilai perkataan Presiden Jokowi yang mengajak masyarakat aktif mengkritik adalah bukti buzzer yang selama ini ada bukanlah buzzer istana. Jika ingin masyarakat aktif melontarkan kritik, Presiden Jokowi disarankan segera menertibkan buzzer.
"Tapi buzzer pihak penumpang gelap yang justru ingin menjatuhkan Pak Jokowi, yang ingin membuat citra buruk Pak Jokowi bahwa antikritik," ungkapnya.
Drone Emprit
Pemerintah juga diminta untuk memberikan jaminan terhadap proses penyampaian kritik tersebut. Salah satunya jaminan agar tak diserang buzzer.
"Supaya benar-benar dipercaya, ada jaminan, itu harus diikuti oleh kebijakan (policy), kalau hanya pernyataan saja belum kuat," kata founder lembaga pemantau media sosial, Drone Emprit, Ismail Fahmi saat dihubungi, Selasa (9/2/2021).
"Misalnya, kalau pemerintah tidak lagi menggunakan buzzer, setop. Di-declare (dinyatakan) tidak lagi menggunakan (buzzer)," imbuhnya.
Selain itu, menurut pantauan Drone Emprit, buzzer yang kerap direpresentasikan sebagai pendukung pemerintah masih ada. Beberapa di antaranya tampak dalam isu bencana banjir.
"Masih ada buzzer ini. Terakhir yang gede itu Permadi Arya. Banjir ini juga ada, tapi tidak sebesar sebelum-sebelumnya," ungkapnya.
