ADVERTISEMENT

Round-Up

Ramai-ramai Desak Buzzer Ditertibkan Kala Pemerintah Minta Dikritik

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 11 Feb 2021 07:26 WIB
Young woman using cell phone to send text message on social network at night. Closeup of hands with computer laptop in background
Foto: Ilustrasi media sosial (Thinkstock)

Pakar Politik

Kesiapan pemerintah menerima kritik dan saran dari berbagai pihak mendapat apresiasi. Ada 2 hal yang dinilai arus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan memastikan penegakan hukum tidak tumpul kepada para buzzer.

"Kalau menurut saya begini. Apa yang disampaikan pemerintah itu bagus. Tapi harus bisa melakukan beberapa implementasi taktis juga. Misalnya yang pertama, ambil hak inisiatif pemerintah untuk merevisi UU ITE (UU Informasi dan Transaksi Elektronik). Itu yang pertama," kata pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).

"Terus kemudian yang kedua, melakukan apa yang diminta oleh Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) pada sidang tahunan MPR Agustus lalu, yaitu hukum yang tidak tebang pilih. Jadi artinya, kalau ada buzzer melakukan doxing, serangan-serangan kepada pribadi, kalau memang harus dihukum ya dihukum," imbuhnya.

Partai-partai Bersuara

Demokrat

Partai Demokrat justru menilai pemerintah saat ini antikritik. Demokrat menyebut sudah ada bukti yang banyak.

"Kita semua bisa dengan mudah menemukan banyak bukti bahwa ini adalah pemerintahan yang antikritik. Saking banyaknya bukti-bukti itu sampai kita semua menjadi banal dan menganggapnya biasa," kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Rachland Nashidik kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).

Terkait serangan buzzer yang dikhawatirkan pihak-pihak yang mengkritik pemerintah, Partai Demokrat menyebut buzzer adalah istilah netral. Yang menjadi persoalan, kata Partai Demokrat, jika buzzer 'dibekali'.

"Buzzer sebenarnya istilah yang netral saja. Yang jadi soal adalah bila buzzer diselenggarakan oleh alat negara, dilengkapi peralatan sadap dan beroperasi dengan duit dari pajak rakyat, termasuk untuk menginteli hidup pribadi oposisi dan mengeksposnya di publik. Kita semua tahu bahwa di masa pemerintahan ini, anggapan tentang buzzer itu hidup di alam pikiran publik--meski sulit membuktikannya," kata Rachland.


PPP

PPP meminta buzzer tidak diberi ruang. PPP menilai buzzer adalah pasukan tanpa ideologi.

"Buzzer ini pasukan tanpa ideologi. Yang ada bekerja atas kehendak pemesan. Kehadirannya kontraproduktif sehingga jangan diberi ruang," kata politikus PPP, Achmad Baidowi atau Awiek, kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).

Awiek berharap masyarakat mengkritik pemerintah berbasis data. Kritikan nyinyir, kata Awiek, justru mengundang buzzer dan itu harus dihindari.

"Sementara yang terjadi lebih banyak nyinyir bukan kritik maka kemudian yang nyinyir itu lebih pada politis yang akhirnya menggerakkan buzzer," ucap Awiek.

"Kalau kritik by data saya kira ndak masalah disampaikan secara terbuka dan bukan buzzer," sebut dia.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT