ADVERTISEMENT

Round-Up

Ramai-ramai Desak Buzzer Ditertibkan Kala Pemerintah Minta Dikritik

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 11 Feb 2021 07:26 WIB
Young woman using cell phone to send text message on social network at night. Closeup of hands with computer laptop in background
Foto: Ilustrasi media sosial (Thinkstock)

Dewan Pers

Dewan Pers juga turut berkomentar mengenai fenomena tersebut. Buzzer dinilai dapat membahayakan kebebasan pers.

"Kehadiran dari para pendengung (buzzer) itu menjadi membahayakan bagi kebebasan pers," ujar Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Arif Zulkifli, kepada detikcom, Selasa (9/2/2021).

Pada praktiknya, kata Arif, buzzer tidak mengkritik berita yang disiarkan oleh pers. Namun, buzzer kerap melancarkan serangan kepada pers itu sendiri.

"Salah satu syarat kritik yang sehat adalah pengkritik itu tidak boleh anonim jadi harus jelas Siapa yang mengkritik," ucap Arif.

"Kalau tidak clear siapa para pendengung ini, ini akun-akun anonim begitu maka tidak bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.

Dalam beberapa kasus, buzzer juga menyerang jurnalis yang membuat berita. Hal tersebut, kata Arif, dimaksud untuk menurunkan kredibilitas dari media, bukan mendebat konten yang disajikan media.

"Mereka tidak melakukan itu (debat terkait konten pers) tetapi berusaha menciderai kredibilitas dari si wartawan. Saya mengatakan ini sebagai upaya killing the messenger, jadi pembawa pesannya yang berusaha dipersoalkan," imbuh Arif.

Buya Syafii Maarif

Cendikiawan muslim, Ahmad Syafii Maarif menilai memang seharusnya pemerintah tetap memberi ruang bagi lawan politiknya untuk menyampaikan kritik. Namun, dalam memelihara budaya kritis itu tidak perlu ada buzzer.

"Dalam situasi yang sangat berat ini antara pemerintah dan pihak sebelah semestinya mampu membangun budaya politik yang lebih arif, saling berbagi, sekalipun sikap kritikal tetap dipelihara. Tidak perlu main 'buzzer-buzerr-an' yang bisa menambah panasnya situasi," kata pria yang akrab disapa Buya Syafii ini kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).

Alissa Wahid

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, meminta pemerintah membangun suasana yang membuat masyarakat tidak takut dalam menyampaikan pendapat.

Dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (9/2/2021), Alissa Wahid awalnya berbicara mengenai fenomena digital mobocracy yang terbilang mengerikan. Dia mencontohkan seorang yang berbeda pendapat diserang buzzer secara brutal di media sosial.

"Mobocracy itu artinya berkuasa karena mob, contohnya misalnya kalau mobocracy itu kan contohnya kasus, ada kasus mau diputus hakim lalu di luar itu. Contoh paling gampang judicial review UU PNPS Tahun 2010 di MK, MK akan bersidang di luar ada demo gede-gedean akhirnya keputusan hakim pasti dipengaruhi ribuan orang yang ada di luar. Itu kan artinya mobocracy," ujar Alissa.

Alissa kemudian bercerita saat dirinya juga mengalami serangan dari para buzzer yang tidak setuju dengan pendapatnya. Padahal, kata dia, apa yang disampaikannya itu semata-mata hak sebagai warga negara untuk berpendapat sebagaimana dijamin konstitusi.

"Saya berulang kali saya pernah diserang oleh pendukungnya Pak Jokowi, saya pernah diserang sama pembencinya Pak Jokowi. Saya pernah pokoknya apa.... Ketika saya menyetujui apa yang disampaikan pak Ahok, orang-orang yang anti-Pak Ahok menyerang saya, ketika saya mengkritik Pak Ahok, orang-orang yang pro Pak Ahok menyerang saya, jadi itu digital mobocracy," tutur Alissa.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT