.webp)
Nama Helena Lim, sosok yang disebut-sebut sebagai 'crazy rich Jakarta Utara' viral di media sosial usai memamerkan dirinya dan rombongan divaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar). Kini polisi turu tangan.
Video yang viral itu merupakan bagian dari Instastory di akun Instagram @helenalim899. Di serangkaian video itu, Helena dan rombongan tampak antre hingga mendapat vaksin COVID-19 di Puskesmas Kebon Jeruk.
"Lagi ngantre vaksin, semoga setelah vaksin kita bisa ke mana-mana ya, semoga vaksinnya berhasil," ucap Helena dalam salah satu bagian video.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko menuturkan, Helena Lim bisa divaksinasi COVID-19 duluan karena membawa surat keterangan tenaga kesehatan saat divaksinasi. Yani juga menyebut, Helena Lim mengaku sebagai pemilik Apotek Bumi di Jakbar.
"Dia itu memiliki Apotek Bumi namanya. Apotek Bumi Kebon Jeruk. Mereka itu termasuk ke dalam tenaga teknis kefarmasian. Ada yang jadi kasir, ada yang jadi apa ya rinciannya saya tidak begitu hafal. Jadi mereka datang ke situ memang membawa surat keterangan tenaga kesehatan," kata Yani saat dihubungi, Senin (8/2).
Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov bakal menelusuri mengapa Helena bisa mendapat vaksin COVID-19.
"Kenapa yang barusan dapat, apakah maksudnya sebagai figur untuk memberi contoh, memberi teladan, atau ada faktor lain nanti kami akan cek," kata Riza kepada wartawan.
Pemilik Apotek Bumi di Jakbar, Elly Tjondro, sudah buka suara terkait polemik ini. Elly mengatakan Helena Lim merupakan partner usahanya.
Elly menjelaskan apotekernya-lah yang mengurus surat izin vaksinasi COVID-19 untuk diberikan kepada 11 orang, termasuk Helena Lim. Namun, lanjut Elly, hanya 10 orang yang menerima vaksin lantaran satu orang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan karena darah tinggi.
Dia mengklaim proses vaksinasi yang dijalaninya bersama Helena Lim sudah sesuai dengan prosedur.
"Ya kita sih bingung saja ya. Lihat saja, kami kan orang yang terdepan menghadapi pasien, seharusnya wajar kita kalau mendapatkan vaksin itu dan memang apotek ditunjuk untuk mendapatkan itu," kata dia.
Belakangan, polisi ikut menyelidiki. Helena Lim diduga bukan berprofesi yang termasuk sebagai tenaga kesehatan.
Tonton video 'Soal Polemik 'Crazy Rich Jakut' Helena Lim yang Divaksin Duluan':
Personel Polres Metro Jakbar terlihat datang ke Puskemas Kebon Jeruk, Jalan Raya Kebon Jeruk. Setelah ke Puskesmas Kebon Jeruk, polisi mendatangi Apotek Bumi.
"Saat ini pihak dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada yang pertama pihak Puskesmas (Kebon Jeruk), yang kedua ke pihak Apotek Bumi," kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat AKBP Teuku Arsya di Polres Metro Jakarta Barat, Jalan S Parman, Palmerah, Jakbar, Rabu (10/2/2021).
Arsya tidak merinci siapa tepatnya yang dipanggil. Dia mengatakan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan awal terkait heboh Helena Lim divaksin duluan.
Dia mengatakan polisi tak menutup kemungkinan meminta keterangan kepada Helena Lim. Namun, katanya, permintaan klarifikasi lebih awal dibutuhkan dari pihak Puskesmas Kebon Jeruk dan Apotek Bumi.
Selain itu, Arsya menduga Helena bukan termasuk kelompok tenaga kesehatan (nakes). "Ya jadi Polres Metro Jakarta Barat, kami merespons terkait video viral, terkait dengan seseorang (Helena Lim) yang diduga bukan tenaga kesehatan mendapatkan vaksin (COVID-19) di Puskesmas Kebon Jeruk," ujar Arsya
Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta melakukan investigasi terkait 'Crazy Rich' Helena Lim yang disuntik vaksin COVID-19 lebih dulu. Dinkes DKI menelusuri kasus ini bersama organisasi profesi terkait.
Tim kita sudah berikan yang terbaik dan kami lakukan investigasi pendalaman kasus bersama dengan organisasi profesi. Kita siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk pendalaman hal ini," kata Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).
Terkait hal ini, Helena Lim disebut sebagai rekan usaha dari pemilik Apotek Bumi. Kapasitas Helena Lim bisa menerima vaksin lebih dulu juga diragukan karena di tahap sekarang vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Lalu apa kata Widyastuti?
"Di dalam edaran Dirjen P2P bahwa bukan semata-mata tenaga kesehatan itu tenaga kesehatan, tenaga penunjang, tenaga administrasi lainnya. Itu sesuai dengan edaran bahwa itu poinnya di situ, masalah data seperti apa tentu perlu pendalaman kebenaran atau keaslian data," terangnya.
Ombudsman perwakilan Jakarta Raya juga turun tangan. Dia akan meminta keterangan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
"Pemeriksaan tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, namun lebih ditujukan pada upaya perbaikan yang perlu dilakukan jika ada celah dalam database dan mekanisme distribusi vaksin sesuai dengan ketentuan," Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho.
"Ada potensi bahwa ini merupakan fenomena puncak gunung es terkait buruknya database nakes dan alur distribusi vaksin bagi nakes yang berhak mendapatkan vaksinasi tahap awal di Jakarta," imbuh dia.
