DPRD Sulut Godok Ranperda Protokol COVID-19, Pelanggar Bisa Dipenjara

Trisno Mais - detikNews
Rabu, 10 Feb 2021 18:12 WIB
Gedung DPRD Sulut (Trisno Mais/detikcom)
Gedung DPRD Sulut (Trisno Mais/detikcom)
Manado -

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 masih digodok di DPRD Sulawesi Utara (Sulut). Ranperda tersebut diusulkan tahun lalu oleh pemerintah pusat dan dibahas oleh Komisi IV DPRD Sulut.

Ketua Bapemperda DPRD Sulut, Winsulangi Salindeho, menjelaskan ranperda tersebut sudah hampir rampung. Setelah itu, Badan Musyawarah (Bamus) mengagendakan untuk diparipurnakan.

"Kira-kira saat ini tinggal dibahas di paripurna untuk penetapan. Karena Komisi IV yang diberikan tugas sudah membahas. Tapi nanti akan ada rapat badan musyawarah untuk menjadwalkan kapan ditetapkan menjadi perda," kata Winsulangi di Manado, Rabu (10/2/2021).

Tak hanya itu, dia merinci tentang isi perda tersebut. Menurutnya, dalam ranperda tersebut ditekankan pada penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memakai masker.

"Jadi ranperda ini untuk penegakan hukum protokol kesehatan. Tidak diatur bagaimana kalau seseorang terpapar COVID," tukasnya.

Dia pun berharap ranperda tersebut segera ditetapkan. "Saya berharap untuk secepatnya ditetapkan. Karena ranperda itu satu prestasi. Kan salah satu tugas utama itu perda," sebutnya.

Terkait ranperda yang tengah digodok itu, Fraksi Demokrat Sulut memberikan beberapa catatan terkait perda tersebut. Politikus Demokrat, Billy Lombok, menekankan agar pengenaan hukuman baik pidana kurungan maupun denda administratif yang dimuat dalam perda tersebut harus punya ketentuan hukum acara.

"Seperti misalnya apakah dikenakan langsung di lapangan, ataukah dibawa ke ranah hukum acara pemeriksaan singkat oleh hakim pengadilan, ataukah langsung pengenaan sanksi oleh pihak kepolisian, dan lain sebagainya," kata pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Sulut ini.

Dia juga meminta ada kejelasan soal pengelolaan denda yang hanya dicantumkan disetorkan ke kas daerah. Sebab, pelaksanaannya nanti bisa diatur di wilayah kabupaten/kota.

"Jadi siapa sebenarnya berhak untuk memungutnya? Pertanyaan seperti ini tidak perlu ada jikalau ranperda ini memuat pasal yang memuat hukum acara pemberian hukuman dan pemungutan dendanya, yang berisi tentang siapa yang memberi hukuman, siapa yang memungut denda, siapa yang mengelola denda, dan lain sebagainya," jelas Billy.

Selain itu, dia mengungkapkan, beberapa pengaturan seperti pengenaan jam operasional tempat usaha tertentu belum tercantum. Dalam ranperda, katanya, belum diatur soal jam operasional rumah makan, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan.

"Memang secara prinsipil Fraksi Demokrat sebenarnya tidak setuju dengan pengaturan ini, karena secara ilmiah berjangkitnya COVID-19 tidak mengenal jam operasional. Pengaturan yang lebih tepat menurut kami adalah pengetatan protokol kesehatan seperti pembatasan jumlah pekerja dan pengunjung serta pengenaan kewajiban rapid test/PCR pada tempat usaha tersebut, seperti pada pengaturan pembatasan jumlah pekerja dan pengunjung serta pengenaan kewajiban rapid test/PCR di lingkungan Pemprov Sulut, termasuk kantor DPRD," kata dia.

Perda Serupa di Tomohon

DPRD Kota Tomohon telah menetapkan peraturan daerah (perda) terkait penegakan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Perda tersebut telah ditetapkan DPRD Kota Tomohon pada 1 Februari 2021.

Ketua DPRD Kota Tomohon Jimmy Sundah mengatakan warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan akan diberi sanksi, seperti kurungan badan dan denda.

Ketua DPRD Kota Tomohon Jimmy Sundah (Trisno Mais/detikcom)Ketua DPRD Kota Tomohon Jimmy Sundah (Trisno Mais/detikcom)

"Perda tersebut sudah ditetapkan tanggal 1 Februari 2021. Nomor register masih menunggu dari provinsi," kata Jimmy di Tomohon, Rabu (10/2).

Dia mengatakan perda ini dibuat agar masyarakat dapat terbiasa menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya menekan penularan COVID-19.

"Bagi masyarakat yang apabila perda ini diterapkan dan tidak mematuhinya dengan sudah adanya peringatan-peringatan, maka akan ada sanksi administrasi maupun sosial dan sanksi kurungan badan," ungkapnya.

Meski begitu, kata Jimmy, masyarakat akan diberikan peringatan terlebih dahulu. Namun jika masih melanggar akan diberikan sanksi sesuai yang diatur dalam perda itu.

"Misalnya kalau kedapatan tidak pakai masker maka akan ada peringatan dan apabila terjadi lagi maka akan ada sanksi denda Rp 200 ribu. Pelaku usaha bisa sampai sanksi dicabut izin usahanya," katanya.

(jbr/jbr)