.webp)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta beberapa Kementerian lainnya menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tingkat Menteri terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rakorsus ini merupakan langkah evaluasi penanganan karhutla dari berbagai kondisi di lapangan, serta langkah-langkah persiapan ke depan menghadapi Karhutla tahun 2021.
Adapun rapat ini juga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), TNI, POLRI, kementerian/lembaga lainnya, dan pemerintah daerah.
Dalam rapat khusus ini, Menkopolhukam Mahfud MD memberikan evaluasi dan arahan langsung kepada seluruh jajaran kementerian/lembaga, TNI, POLRI dan pemerintah daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari pengalaman penanganan karhutla sejak tahun 2015, mengharuskan untuk lebih baik dan sistematis serta melakukan inovasi-inovasi, terobosan, langkah-langkah kebijakan yang mempercepat atau mempermudah upaya pencegahan karhutla," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Selasa (9/2/2021).
Mahfud menyampaikan setiap awal tahun Presiden RI memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan bertempat di Istana Negara. Hal ini berlangsung sejak tahun 2016.
Adapun pokok-pokok arahannya meliputi beberapa poin yaitu
1. Prioritaskan pencegahan yakni dengan pola deteksi dini hotspots dan firespots, monitoring rutin dan meningkatkan frekuensi patroli dan pemeriksaan lapangan
2. Penataan pengelolaan ekosistem gambut, dengan pengendalian hidrologi
3. Pengendalian dan pemadaman segera setiap titik api yang muncul sehingga tidak menjadi besar
4. Penegakan hukum secara tegas bagi pembakar hutan agar memberikan efek jera
5. Pencarian solusi permanen untuk upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi.
"Dari arahan tersebut, Bapak Presiden menekankan pentingnya meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui konsolidasi dalam penanganan karhutla secara menyeluruh oleh seluruh pihak mulai dari pusat hingga ke daerah," ujarnya.
Ia menilai kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 seluas 2,61 juta ha menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi penanganan karhutla di Indonesia. Menurutnya, kejadian ini merupakan kontrol pembanding kejadian karhutla pada kebakaran tahun berikutnya.
Lebih lanjut Mahfud menjelaskan luas kebakaran pada tahun 2020 tercatat 296.942 ha. Ini jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan luas kebakaran hutan dan lahan tahun 2015. Mahfud menyampaikan perhitungan ini mendekati kebenaran faktual di lapangan dengan menggunakan citra resolusi tingi, data hotspot dan firespot, serta verifikasi langsung oleh petugas ke lapangan.
Sementara itu, selain luas karhutla transboundary haze juga menjadi indikator pemerintah dalam pengendalian karhutla. Mahfud mengungkap pada tahun 2020 tidak terjadi transboundary haze akibat asap karhutla.
"Lima tahun terakhir ini dunia internasional tidak mempersoalkan transboundary haze. Mudah-mudahan hal ini dapat lebih baik lagi," ungkap Mahfud.
Mahfud menyampaikan ada beberapa hal teknis yang terus dikembangkan dalam pengendalian karhutla, antara lain monitoring dan penyebarluasan keberadaan titik hotspot, patroli pencegahan karhutla (mandiri atau terpadu), perbaikan dan penataan ekosistem gambut dengan meningkatkan sistem pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT), serta peningkatan peran serta masyarakat dalam dalkarhutla melalui pembinaan Masyarakat Peduli Api Berkesadaran Hukum (MPA-Paralegal). Upaya ini merupakan kerja bersama KLHK, BNPB, TNI, POLRI, pemerintah daerah dan unsur desa, serta anggota masyarakat.
Mahfud pun mengutip penyampaian Deputi Klimatologi BMKG Herizal mengenai prospek iklim Indonesia.Yaitu hingga semester satu tahun 2021, La Nina akan bertahan dengan intensitas moderat hingga melemah. Sedangkan di semester kedua, La Nina diprediksi akan hilang. Sementara itu, prediksi curah hujan hingga Maret-April sebagian wilayah Indonesia memiliki curah hujan sedang hingga tinggi. Meski begitu, Ia menyampaikan ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai karena mengalami hujan intensitas rendah, seperti Provinsi Riau.
"Oleh karena itu, saya meminta agar Gubernur Riau untuk menetapkan siaga darurat lebih awal, agar pencegahan karhutla di sana segera dapat ditanggulangi," kata Mahfud.
Dalam rapat ini tujuh gubernur mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan dan laporan pengendalian karhutla di wilayah masing-masing, di antaranya Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumsel, Gubernur Kalbar, Gubernur Kalteng, Gubernur Jatim, dan Gubernur NTT.
Menteri LHK Siti Nurbaya hadir menanggapi berbagai catatan dari para gubernur. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat pusat dan daerah, serta masyarakat karena tahun 2020 tidak terjadi bencana asap. Siti juga mengatakan hal tersebut salah satunya keberhasilan penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
"TMC ini harus betul-betul kita persiapkan, dan kita harus berhati-hati juga, karena di bulan April-Mei akan menghadapi bulan puasa dan lebaran, serta masih dalam situasi pandemi COVID-19," tutur Siti.
Ia mengungkap terobosan lain yang mendukung keberhasilan pencegahan karhutla yaitu peran Masyarakat Peduli Api (MPA) Paralegal. Lebih lanjut, Siti menyampaikan konsep ini dapat diintegrasikan dengan Desa Tangguh Bencana dan Desa Mandiri.
"Untuk itu, perlu dikembangkan mekanisme kompensasi kebijakan insentifnya bagi daerah melalui Dana Alokasi Khusus," pungkasnya.
Sebagai informasi, rakorsus ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong. Selain itu, turut hadir secara virtual jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga, dan sejumlah gubernur.
(mul/ega)
