.webp)
Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni lebih sering di luar daerahnya karena mendapat ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB). Komisi II DPR RI menyoroti pelayanan publik yang terganggu akibat kondisi tersebut.
"Saya ikut prihatin dengan informasi Bupati Injan Jaya ternyata sering di luar daerah akibat adanya ancaman dari KKB. Ini pasti mengganggu pelayanan pemerintah kepada rakyat. Di samping itu pasti juga mengganggu kelancaran koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim, kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).
Politikus PKB ini menilai pelayanan kepada masyarakat harus kembali jalan. Namun, menurutnya, aparat TNI-Polri harus menjamin keamanan di Kabupaten Intan Jaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Politikus PKB Luqman Hakim (Dok. Pribadi) |
Luqman meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk membahas kondisi di Intan Jaya.
"Agar pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada rakyat, maka harus ada jaminan keamanan dari TNI dan Polri. Saran saya, Pak Mendagri Jenderal Tito segera berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri guna membicarakan skema pengamanan pemerintah daerah di daerah-daerah rawan gangguan keamanan," kata Luqman.
Menurutnya penanganan kondisi di Intan Jaya bisa dilakukan lewat dua pendekatan. Dalam menciptakan situasi aman di Intan Jaya, dia meminta aparat ikut melibatkan masyarakat.
Bagaimana usul Luqman terkait kondisi keamanan di Intan Jaya? Simak halaman selanjutnya.
Simak video 'Situasi Terkini di Intan Jaya Pascakontak Tembak TNI-KKSB':
"Masalah gangguan keamanan dari KKB, saya minta TNI dan Polri menggunakan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan keamanan dan pendekatan sosial. Untuk pendekatan keamanan, bila diperlukan silakan ditambah jumlah personel TNI dan Polri, terutama di daerah-daerah rawan gangguan KKB, seperti di Intan Jaya ini," kata Luqman.
"Pendekatan sosial terutama bagaimana melibatkan masyarakat sebagai kekuatan intelejen. Jika masyarakat memiliki kesadaran kuat untuk mengamankan lingkungannya, kelompok pengganggu keamanan semacam KKB, pasti mudah ditumpas," tambahnya.
Sebelumnya, Kemendagri menyatakan terus berkoordinasi dengan forum pimpinan daerah (forkopimda) di Kabupaten Intan Jaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk menangani situasi di Intan Jaya. Forkopimda terdiri dari bupati/wali kota, kapolres, dandim, kajati, hingga kepala pengadilan.
Kemendagri menyadari persoalan yang terjadi di Intan Jaya ialah menyangkut persoalan keamanan. Kemendagri akan berkoordinasi dengan aparat keamanan agar roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat kembali berjalan.
"Maka oleh sebab itu, Kementerian Dalam Negeri termasuk juga pemerintah daerah provinsi senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, baik dengan jajaran kepolisian maupun dengan TNI, untuk secara bersama-sama menemukan langkah penyelesaian permasalahan tersebut di lapangan," kata Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan.
Kondisi Natalis Tabuni pergi keluar dari daerahnya diungkapkan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw. Natalis Tabuni merasa menjadi target karena kerap diancam KKB.
"Memang benar Bupati Intan Jaya sempat mengaku khawatir bila lama di wilayahnya karena ancaman KKB," kata Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, seusai pertemuan dengan panitia perayaan Injil Masuk di Tanah Papua seperti dilansir Antara, Selasa (9/2).
Irjen Paulus mengaku memahami pernyataan Bupati Intan Jaya atas ancaman yang diterimanya. Selain itu, menurut Paulus, Bupati Intan Jaya memahami situasi dan kondisi di wilayahnya.
"Saya sudah meminta kepada Bupati Tabuni agar senantiasa melakukan koordinasi dengan para pihak sehingga tercipta situasi keamanan yang kondusif," kata dia.
