Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni lebih sering di luar daerahnya karena mendapat ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB). Komisi II DPR RI menyoroti pelayanan publik yang terganggu akibat kondisi tersebut.
"Saya ikut prihatin dengan informasi Bupati Injan Jaya ternyata sering di luar daerah akibat adanya ancaman dari KKB. Ini pasti mengganggu pelayanan pemerintah kepada rakyat. Di samping itu pasti juga mengganggu kelancaran koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim, kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).
Politikus PKB ini menilai pelayanan kepada masyarakat harus kembali jalan. Namun, menurutnya, aparat TNI-Polri harus menjamin keamanan di Kabupaten Intan Jaya.
 Politikus PKB Luqman Hakim (Dok. Pribadi) |
Luqman meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk membahas kondisi di Intan Jaya.
"Agar pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada rakyat, maka harus ada jaminan keamanan dari TNI dan Polri. Saran saya, Pak Mendagri Jenderal Tito segera berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri guna membicarakan skema pengamanan pemerintah daerah di daerah-daerah rawan gangguan keamanan," kata Luqman.
Menurutnya penanganan kondisi di Intan Jaya bisa dilakukan lewat dua pendekatan. Dalam menciptakan situasi aman di Intan Jaya, dia meminta aparat ikut melibatkan masyarakat.
Bagaimana usul Luqman terkait kondisi keamanan di Intan Jaya? Simak halaman selanjutnya.
Simak video 'Situasi Terkini di Intan Jaya Pascakontak Tembak TNI-KKSB':
