PPKM Mikro Tingkat RT, Bagaimana Skema Pendanaan Posko COVID-19?

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 09 Feb 2021 18:52 WIB
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito
Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta -

Pemerintah memberlakukan PPKM mikro mulai hari ini serta pembentukan posko untuk mengawasi pengendalian COVID-19 di lingkungan RT/RW. Satgas Penanganan COVID-19 menyebut Kementerian Keuangan akan menganggarkan biaya untuk posko COVID-19 guna mendukung kelancaran program tersebut.

"Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Inmendagri bahwa berbagai unsur baik aparat maupun mitra desa ikut serta melakukan koordinasi pelaksanaan PPKM di antaranya melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, PKK, dan karang taruna," kata Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito, Selasa (9/2/2021).

"Terkait dengan anggaran, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan pendanaan posko penanganan COVID-19 ini dari dana alokasi umum atau dana bagi hasil dari anggaran pemerintah daerah kabupaten kota untuk operasional posko," imbuhnya.

Dalam kebijakan ini Posko Desa dan Kelurahan dalam RT atau desa yang masuk zona merah wajib membatasi aktivitas warganya hingga pukul 20.00 WIB. Wiku mengatakan PPKM mikro ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi agar lebih fokus terhadap pengendalian COVID-19.

"Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan presiden untuk memperpanjang pembatasan kegiatan berbasis masyarakat dengan berbasis mikro dan juga pembentukan posko sebagai pengawas pengendalian COVID-19 secara spesifik di daerahnya masing-masing," kata Wiku.

Wiku mengatakan aturan PPKM terbaru ini mengatur terkait kapasitas pekerja yang work from office dan pengunjung restoran berubah maksimal dari 25 persen menjadi 50 persen. Wiku menyebut perubahan aturan pembatasan tersebut bukan semata-mata pelonggaran tanpa dasar, sebab upaya pembatasan makro bisa tidak tepat sasaran sehingga dengan strategi PPKM mikro ini diharapkan bisa tepat sasaran.

Sementara itu, pada Inmendagri nomor 3 tahun 2021 ini mengatur mekanisme koordinasi pengawasan dan evaluasi pengawasan PPKM mikro yang akan dilakukan pos komando atau posko di tingkat desa dan kelurahan. Serta melibatkan ketua RT atau RW, Satlinmas, Babinsa, PKK, Posyandu, Dasawisma, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan dan karang taruna.

"Pengendalian pelaksanaan PPKM mikro dilakukan oleh pos komando di tingkat desa atau kelurahan. Dalam menjalankan fungsinya posko akan melakukan pendataan kasus hingga tingkat RT dan RW. Selanjutnya hasil olahan datanya akan menjadi zonasi. Zonasi ini lah yang akan menjadi dasar langkah pengendalian COVID-19 spesifik di masing-masing zona," kata Wiku.

Lebih lanjut, khusus terkait berlakunya kebijakan zonasi untuk pengendalian wilayah di tingkat RT, nantinya akan menjadi 4 jenis zonasi dengan skenario pengendalian yang menyesuaikan masing-masing zonasi. Diantaranya zona hijau, zona kuning, zona oranye, zona merah.

Berikut pembagiannya:

Zona Hijau: 0 rumah dengan kasus Corona di 1 RT
Skenario:
- surveilans aktif
- seluruh suspek dites
- pemantauan rutin dan berkala

Zona Kuning: 1-5 rumah dengan kasus Corona di 1 RT dalam 7 hari
Skenario:
- temukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat
- isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat

Zona Oranye: 6-10 rumah dengan kasus Corona di 1 RT dalam 7 hari

Skenario:
- menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat
- isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat
- menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum kecuali sektor esensial

Zona Merah: Lebih dari 10 rumah dengan kasus Corona di 1 RT dalam 7 hari
Skenario: pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
- menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat
- isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat
- menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum kecuali sektor esensial
- melarang kerumunan lebih dari 3 orang
- membatasi keluar masuk RT maksimal pukul 20.00 WIB
- meniadakan kegiatan sosial masyarakat di RT yang menimbulkan kerumunan

(yld/gbr)