Bagaimana Jika Pekerja di RT Zona Merah Pulang Lewati Jam Malam?

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 09 Feb 2021 18:01 WIB
PPKM mikro atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala desa/kelurahan sudah diterapkan. Yuk lihat suasana RW Zona Merah kawasan Sunter Jaya, Jakut.
Ilustrasi (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro membatasi aktivitas warga di RT zona merah hingga pukul 20.00 WIB. Satgas COVID-19 meminta pekerja yang berasal dari RT zona merah diberi penyesuaian jam kerja dari perusahaan.

Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut peraturan keluar-masuk suatu wilayah pada PPKM mikro adalah upaya membatasi mobilitas warga. Harapannya, penularan Corona bisa dicegah.

"Pada prinsipnya pemberlakuan akses keluar masuk di suatu lingkungan pada masa PPKM mikro ini merupakan upaya pemerintah dalam membatasi mobilitas masyarakat, sehingga dapat membatasi potensi penularan yang dapat terjadi," kata Wiku dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (9/2/2021).

Salah satu pembatasan aktivitas warga itu adalah pemberlakuan batas jam malam hingga pukul 20.00 WIB di RT zona merah. Wiku meminta perusahaan mengikuti aturan itu bagi karyawan yang berasal dari zona merah.

"Agar upaya PPKM Mikro ini dapat berhasil dalam menekan penularan dan kasus positif kami meminta kepada pelaku usaha agar dapat menyesuaikan atau memberikan kebijakan tertentu bagi pekerja yang wilayahnya memberlakukan batas waktu kegiatan pada malam hari," kata dia.

Pemerintah memberlakukan PPKM mikro mulai hari ini. Dalam kebijakan ini, posko desa dan kelurahan dalam RT atau desa yang masuk zona merah wajib membatasi aktivitas warganya hingga pukul 20.00 WIB.

"Kemudian juga menginventarisir keluar-masuk warga dalam 1 RT. Karena di zona merah, begitu RT-nya dinyatakan sebagai zona merah, maka keluar-masuk warga dibatasi hanya sampai pukul 8 malam dan ini agar disosialisasikan kepada masyarakat. Jika sudah memasuki zona merah, maka aktivitas di dalam komunitas itu dibatasi," kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, dalam jumpa pers yang disiarkan BNPB, Senin (8/2).

(lir/gbr)