Pemerintah Ingatkan Ada Sanksi bagi Warga yang Langgar Prioritas Vaksinasi

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Senin, 08 Feb 2021 17:01 WIB
dr Reisa Broto Asmoro
dr Reisa (Foto: BNPB)
Jakarta -

Pemerintah meminta masyarakat bersabar menunggu giliran vaksinasi COVID-19. Pemerintah mengingatkan masyarakat yang melanggar mendapatkan prioritas vaksinasi bakal disanksi.

"Bagi kelompok masyarakat lainnya kami mohon agar bersabar untuk menunggu giliran untuk divaksinasi saat ini kita fokus kepada tenaga kesehatan, yang dilanjutkan petugas pelayan publik karena pelayanan mereka sangat kita butuhkan dan kita ingin mereka dalam kondisi sehat dan prima serta terlindungi risiko fatal COVID-19," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, dr Reisa Broto Asmoro, dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (8/2/2021).

"Jangan sampai melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mendapatkan prioritas vaksinasi yang tidak sesuai dengan haknya, sanksi hukumnya tentu akan ada," sambung Reisa.

Reisa menjelaskan pemerintah akan memastikan semua warga divaksinasi. Reisa mengatakan ini hanya tinggal menunggu waktu.

"Tenang pemerintah akan menyiapkan lebih dari 400 juta dosis untuk menjamin semua warga negara dapat divaksin dan menerima hak mereka, ini hanya tinggal menunggu waktu, giliran," ujar dia.

Reisa juga mengingatkan mengenai pentingnya protokol kesehatan dalam memutus penularan COVID-19. Dia menjelaskan program vaksinasi harus dibarengi dengan disiplin protokol kesehatan.

"Pandemi tidak berhenti hanya karena satu saja bukan karena vaksin saja dibutuhkan disiplin dalam memakai masker menjaga jarak, mencuci tangan dengan baik dan benar. Ini yang akan memutus penularan. Hindarilah kerumunan, tetap di rumah saja dan ikuti protokol kesehatan kapan pun dan di mana pun," imbuh dia.

(knv/hri)