Pihak Tommy Soeharto Klaim Tak Dilibatkan Saat Penetapan Ganti Rugi Tol Desari

Dwi Andayani - detikNews
Senin, 08 Feb 2021 15:24 WIB
Sidang perdana gugatan perdata Tommy Soeharto soal penggusuran bangunannya di Tol Desari (Foto: Dwi/detikcom)
Sidang perdana gugatan perdata Tommy Soeharto soal penggusuran bangunannya di Tol Desari. (Dwi/detikcom)
Jakarta -

Kuasa hukum Tommy Soeharto, Victor Simanjuntak, mengaku kliennya tidak dilibatkan dalam penetapan nilai ganti rugi terkait penggusuran bangunan miliknya di kawasan proyek Tol Depok-Antasari (Desari). Victor menyebut Tommy Soeharto dipaksa menerima nilai ganti rugi.

"Terkait poin-poinnya adalah melakukan upaya gugatan terkait adanya perbedaan. Atau gini, klien kami ini dipaksakan untuk menerima nilai ganti rugi yang semestinya tidak pernah dilibatkan. Klien kami tiba-tiba 2020 itu dipanggil dan sudah ada penetapan harga," kata Victor di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (8/2/2021).

Victor mengatakan penetapan nilai ganti rugi tersebut terjadi pada 2017. Pada 2020, Tommy disebut diminta hadir ke pengadilan untuk menerima hasil penetapan harga yang dilakukan pada 2017 tersebut.

"Mereka itu melakukan proses penetapan harga itu 2017. Klien kami tidak pernah diundang dan dilibatkan, kemudian 3 tahun kemudian 2020, dipanggil pengadilan untuk menerima hasil penetapan harga yang 2017 yang lalu tidak pernah dilibatkan," ujar Victor.

Victor membantah pernyataan Badan Pertanahan Nasional RI (BPN) yang merupakan tergugat I terkait lahan yang masih dalam sengketa. Menurutnya, hal ini sudah ditetapkan atas nama Tommy Soeharto.

"Sementara dari pihak BPN dan PPK menyampaikan bahwa masih dalam sengketa, padahal tidak ada kata sengketa di sini, karena tanggal 13 Juni 2017 putusan Mahkamah Agung sudah ditetapkan atas nama klien kami. Kenapa seminggu kemudian pihak PPK dan BPN itu melibatkan orang lain, yang sudah dinyatakan kalah," tuturnya.

Diketahui, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat pemerintah Indonesia terkait penggusuran bangunan miliknya di kawasan proyek Tol Desari. Tommy menggugat pemerintah membayar Rp 56 miliar.

Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini terdaftar sejak 12 November 2020.

Hari ini merupakan sidang perdana gugatan perdata itu. Namun, sejumlah tergugat, yakni Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional RI, PT Citra Waspphutowa, serta PT Girder sebagai Turut Tergugat tidak hadir dalam sidang perdana ini.

Adapun tergugat dalam perkara ini adalah:

1. Pemerintah RI cq Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional RI cq Kanwil BPN DKI Jakarta cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Pemerintah RI cq Kementerian PUPR cq Kepala PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok-Antasari
3. Stella Elvire Anwar Sani
4. Pemerintah RI cq Pemda DKI Jakarta cq Pemerintah Wilayah Kecamatan Cilandak
5. PT Citra Waspphutowa

Sebagai turut tergugat;

1. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto & Rekan
2. Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan cq KPP Pratama Jakarta Cilandak
3. PT Girder Indonesia.

(dwia/mae)