Survei LSI: Pelaku Usaha Nilai Korupsi di RI Meningkat 2 Tahun Terakhir

Luqman Nurhadi A - detikNews
Minggu, 07 Feb 2021 17:41 WIB
Djayadi Hanan
Djayadi Hanan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terkait pandangan pelaku usaha dan pemuka opini terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Mayoritas memandang kasus korupsi di Indonesia selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan.

LSI menggali opini dari para pelaku usaha pada 17 Desember 2020-7 Januari 2021 dan kalangan pemuka opini pada 20 Desember 2020-25 Januari 2021. Populasi survei terhadap pelaku usaha berjumlah 1.000 responden, sedangkan pemuka opini yang menjadi responden survei sebanyak 1.008 orang. Responden dari pemuka opini datang dari tiga latar belakang, yakni akademisi, LSM/ormas, dan media massa.

"Survei ini menemukan bahwa baik kalangan pelaku usaha maupun pemuka opini, mayoritas (masing-masing 58%) menilai bahwa korupsi meningkat dalam 2 tahun terakhir. Temuan bahwa lebih banyak yang menilai korupsi meningkat dibanding yang menilai menurun, ini memiliki kesamaan dengan penilaian yang diberikan oleh masyarakat umum dalam survei LSI pada November-awal Desember 2020 (46%) dan Desember 2020 (56%)," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam webinar, Minggu (7/2/2021).

Djayadi mengatakan sebesar 58,3% pelaku usaha yang menjadi responden menilai terjadi peningkatan kasus korupsi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Sekitar 25,2% menilai tidak mengalami perubahan, sementara 8,5% menilai menurun.

Sementara itu, Djayadi menyebut kalangan pemuka opini menilai kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pencegahan korupsi makin menurun. Namun dia melihat pandangan masyarakat umum terhadap kinerja Presiden Jokowi dalam pencegahan korupsi masih berimbang antara makin baik dan makin buruk.

"Pandangan evaluasi yang negatif di kalangan pemuka opini yang menyatakan kinerja presiden mencegah korupsi semakin buruk itu lebih banyak dibandingkan yang menyatakan kinerja presiden mencegah korupsi itu semakin baik. Pemuka opini ada 33 persen menyatakan semakin buruk kinerja presiden mencegah korupsi, hanya 26 persen yang menyatakan semakin baik," ujar Djayadi.

"Ini tidak terlalu berbeda dengan penilaian masyarakat umum, meskipun kalau masyarakat umum penilaian positif negatifnya agak terbelah, 26% menyatakan buruk, 28% baik. Jadi penilaian di kalangan pemuka opini lebih negatif dibanding penilaian masyarakat umum, dan kita ketahui pemuka opini mengetahui informasi lebih banyak dalam isu isu seperti ini," tambahnya.

Jika melihat pemberantasan korupsi oleh pemerintah secara umum, Djayadi mengatakan pemuka opini 54% menilai pemberantasan korupsi sudah baik.

"Kinerja pemerintah secara umum memberantas korupsi, secara umum apakah pemerintah sekarang sudah baik dalam memberantas korupsi, pemuka opini melihat pemerintah sudah bekerja dengan baik 54% menyatakan sudah, meskipun yang mengatakan belum bekerja secara baik untuk memberantas korupsi juga banyak, 43%," ungkapnya.

(zak/zak)