Partai Berkarya Bantah Andi Picunang soal Pemalsuan Stempel DPP: Fitnah!

Eva Safitri - detikNews
Kamis, 04 Feb 2021 20:58 WIB
@DRSyamsuDjalalID
Foto: dok. Facebook/DRSyamsuDjalalID
Jakarta -

Badaruddin Andi Picunang membantah dipecat sebagai sekjen lantaran stempel DPP di surat pergantian dinilai palsu. DPP Partai Berkarya menegaskan tidak ada pemalsuan.

"Tidak ada yang dipalsukan. Mana yang dipalsukan. Mahkamah partai yang putuskan. Dan itu ada prosesnya berjalan. Jadi tidak ada yang dipalsukan. Mana yang dipalsukan di sini. Kita bersidang, hampir 1 bulan bersidang," kata Plt Sekjen Partai Berkarya, Syamsu Djalal, kepada wartawan, Kamis (4/2/2021).

"Jadi kalau ada anggapan bahwa dipalsukan malah itu yang membuat fitnah gitu kan. Itu fitnah itu. Kami pertanggungjawabkan sebagai mahkamah," lanjut Syamsu.

Lebih lanjut, Syamsu juga menepis adanya pergantian Mahkamah. Menurutnya, yang disampaikan Andi Picunang adalah perubahan komposisi struktur mahkamah.

"Kalau yang dia maksud bahwa mahkamahnya, telah dipecat. Itu kan selalu ngomong gitu dipecat. Terus mana itu bukti pemecatannya, itu satu ya. Yang ada suratnya sendiri ke kita itu dia sampaikan ke mahkamah tentang perubahan struktur bukan pemecatannya, tentang perubahan struktur komposisi personil mahkamah partai. Itu disampaikan pada hari Jumat bersamaan panggilan sidang," ujarnya.

Syamsu menegaskan keputusan mahkamah partai sudah mengikat. Dia juga mengatakan keputusan keabsahan rapat pleno karena kuorum sudah terpenuhi.

"Jadi itu sudah final dan mengikat. Sekarang ini sudah ditunjuk Plt sekjen oleh rapat pleno dan dewan pimpinan pusat. DPP itu ada 37 orang. 37 orang itu ya nama-namanya tertuang di SK 17 oleh Menkumham ya. Jadi 19 orang telah melaksanakan rapat pleno, itu kuorum ya 50 plus 1 sesuai yang di AD/ART," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Berkarya pimpinan Muchdi Pr membantah adanya pergantian Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badaruddin Andi Picunang. Berkarya kubu Muchdi ini menyebut surat yang menyatakan pergantian Andi Picunang dipalsukan.

"Bahwa DPP Partai Berkarya tidak pernah mengetahui dan menyetujui adanya tindakan kegiatan yang dimaksud, kop surat dan stempel DPP dipalsukan oleh oknum yang menandatangani undangan tersebut. Termasuk press release atas nama pimpinan rapat DPP itu tidak pernah ada rapat membicarakan hasil yang mengklaim Mahkamah Partai Berkarya dan isi dari release itu adalah hoaks," kata Andi Picunang dalam keterangan tertulis, Rabu (3/2/2021).

Andi Picunang menegaskan kerja Mahkamah Partai Berkarya pun sejalan dengan DPP Partai Berkarya. Oleh sebab itu, jika ada pihak yang mengatasnamakan Partai Berkarya tanpa diketahui DPP Berkarya, dinyatakan ilegal.

"Bahwa hasil Rapimnas Partai Berkarya tanggal 27 Desember 2020 telah dilaporkan dan disampaikan ke Menteri Hukum dan HAM RI yang salah satunya adalah perubahan struktur Mahkamah Partai Berkarya per 28 Desember 2021 (surat resmi DPP yang di ttd Ketum dan Sekjen/terlampir). Mahkamah Partai adalah bagian yang tak terpisahkan dari partai yang dibentuk oleh partai dan strukturnya dilaporkan/disampaikan ke Kemenkum HAM sesuai perintah UU Parpol, dan proses persidangan tidak boleh lepas dari kesekretariatan resmi DPP dan persetujuan DPP yang telah dibahasakan di AD/ART dan PO Partai Berkarya," ujarnya.

"Bahwa UU No. 2 tahun 2011 atas perubahan UU No. 2 tahun 2008 tentang Parpol bahwa partai diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya. Sehingga tindakan apa pun yang mengatasnamakan partai tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ketua Umum dan Sekjen adalah ilegal/tidak sah," sambungnya.

(eva/maa)