Bawaslu Surati KPU-Imigrasi soal Status WN AS Orient Patriot 5 Bulan Lalu

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Kamis, 04 Feb 2021 19:13 WIB
Jakarta -

Bawaslu RI menjelaskan kronologi pengungkapan status kewarganegaraan bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore. Bawaslu mengungkap bahwa pihaknya sudah menyurati KPU hingga Imigrasi terkait dugaan dwikewarganegaraan Orient.

"Kasus ini adalah keaktifan atau temuan Bawaslu Sabu Raijua. Bawaslu dalam konteks ini tidak kecolongan, tetapi ini aktif dari jajaran kami, ketika ada dugaan dia dwikewarganegaraan, warga Negara Amerika, dugaan itu, Bawaslu Sabu Raijua telah aktif melaksanakan beberapa tindakan," kata Ketua Bawaslu, Abhan dalam jumpa per virtual yang disiarkan melalui YouTube Bawaslu, Kamis (4/2/2021).

Abhan kemudian memaparkan langkah yang dilakukan Bawaslu untuk mengungkap kasus kewarganegaraan Orient itu. Bawaslu mengirimkan surat kepada KPU hingga Imigrasi.

5 September 2020

Abhan menyebut pihaknya menyurati KPU begitu menduga adanya pelanggaran. Surat itu diberikan sebelum penetapan pasangan calon.

"Tindakan yang dilakukan adalah pertama pada tanggal 5 September 2020, artinya sebelum penetapan pasangan calon, karena penetapan pasangan calon tanggal 23 September. Jauh hari sebelum penetapan pasangan calon Bawaslu Sabu Raijua telah melayangkan surat kepada KPU untuk memastikan keabsahan dokumen sayat pasangan calon bupati dan wakil bupati Sabu Raijua tahun 2020," kata Abhan.

"Kemudian juga pada tanggal yang sama mengirim surat juga kepada kepala kantor imigrasi provinsi permintaan data kewarganegaraan bakal calon bupati Sabu Raijua yang atas nama Orient P Riwu Kore itu," katanya.

10 September 2020

Bawaslu kemudian menyurati Kadubes AS di Jakarta. Pada 10 September ini Bawaslu juga bersurat ke Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Kemenkum HAM. Hingga kini belum ada surat balasan.

"Kemudian pada tanggal 10 September 2020 Bawaslu Sabu Raijua juga menyurati ke kedutaan besar AS di Jakarta itu pada tanggal 10 September. Artinya ini jauh hari sebelum penetapan tanggal 23 September. Kemudian juga pada tanggal yang sama menyampaikan surat kepada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian yang sampai hari ini belum ada jawaban," kata dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2