Wapres Ma'ruf Amin Dukung Penuh SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah

Jakarta -

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri yang mengatur atribut dan seragam sekalah sesuai dengan aspirasi rakyat. Dia mengatakan SKB Mendikbud, Mendagri, dan Menag itu untuk melindungi warga negara.

"SKB 3 menteri yang menetapkan tentang cara bagaimana berpakaian itu diatur di sekolah negeri, saya kira itu tepat sekali," ucap Ma'ruf Amin dalam keterangan tertulis dari Setwapres, Kamis (4/2/2021).

"Saya kira penggunaan keputusan bersama ini dalam atribut seragam sekolah itu sesuai dengan aspirasi dan juga tentang aturan untuk melindungi warga bangsa ini," kata Ma'ruf Amin.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ma'ruf Amin juga mengomentari tidak boleh ada larangan penggunaan kekhususan agama pada seragam sekolah. Penggunaan jilbab, kata Ma'ruf, tidak boleh ada paksaan.

"Ini merupakan kedewasaan di dalam beragama, berbangsa, dan bernegara, sehingga tidak ada aturan-aturan yang memaksa, melarang, ataupun mengharuskan," tegasnya.

Ma'ruf juga mengomentari aturan siswi nonmuslim mengenakan jilbab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. Ma'ruf Amin menyebut aturan itu tidak boleh dipaksakan.

"Agama juga mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Karena itu, memaksakan aturan untuk nonmuslim memakai jilbab saya kira itu dilihat dari aspek kenegaraan juga tidak tepat, tidak benar, dan dari keagamaan juga tidak benar," ucapnya.

Menurut Ma'ruf, isu intoleransi antarumat beragama tersebut memang bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Ketika hal ini menjadi isu di tingkat nasional, Ma'ruf menyebut, pemerintah pusat mengambil langkah.

"Ketika itu menjadi fenomena dan masalah yang bersifat nasional dan mengganggu prinsip kebinekaan, mengganggu soal toleransi, pemerintah mengambil langkah," tegasnya.

Ma'ruf mengatakan kearifan lokal harus memperhatikan pemahaman masing-masing pihak. Ma'ruf menyebut aturan yang mewajibkan siswi menggunakan jilbab tidak tepat di dalam sistem kenegaraan Indonesia.

"Kearifan lokal itu tentu juga harus memperhatikan pemahaman dari masing-masing pihak. Menurut saya, kebijakan tersebut tidak tepat dalam sistem kenegaraan kita, kecuali untuk Aceh yang memang memiliki kekhususan yang diatur dalam kewenangan-kewenangan tertentu," nilai Wapres.

Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas sebelumnya menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) terkait penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah. Ada enam keputusan dalam SKB 3 menteri ini.

"Keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sekolah negeri adalah yang diselenggarakan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, dengan agama apa pun, dengan etnisitas apa pun, diversitas apa pun. Berarti semua yang mencakup di dalam SKB 3 menteri ini mengatur sekolah negeri," kata Nadiem dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/2).

Pemilihan seragam merupakan hak murid dan guru. Guru dan murid, kata Nadiem, berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

"Kunci utama dari SKB ini adalah para murid dan para tenaga kependidikan adalah yang berhak memilih antara: a. Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau b. Seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Kunci dari SKB 3 menteri ini yang harus ditekankan adalah hak di dalam sekolah negeri untuk memakai atribut kekhususan keagamaan itu adanya di individu. Siapa individu itu? Murid dan guru, dan tentunya orang tua. Itu bukan keputusan dari sekolahnya di dalam sekolah negeri," tutur dia.

Halaman 1 2

Selanjutnya