Begini Kronologis Tewasnya Deki 'Golok' Versi KontraS

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 04 Feb 2021 00:51 WIB
Mapolsek Sungai Pagu Solok Selatan Sumbar Diserang Sejumlah Massa.
Foto: Mapolsek Sungai Pagu (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam penembakan terhadap Deki 'Golok', yang diduga memicu perusakan terhadap Mapolsek Sungai Pagu Solok Selatan. Menurut penelusuran KontraS, ada kesalahan prosedur dalam penanganan kasus yang menjerat Deki 'Golok'.

"Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pada 27 Januari 2021, aparat kepolisian dari kesatuan resor Solok Selatan datang dengan dua mobil mendatangi rumah korban dan mencari korban oleh karena masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus perjudian. Ketika itu polisi tidak menggunakan seragam, tidak memperlihatkan surat tugas, dan tanda pengenal, serta terlihat membawa senjata api," kata Divisi Pantas KontaS, Adelita Kasih dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/2/2021).

KontraS menyebut polisi kemudian menggeledah kediaman Deki 'Golok'. Berdasarkan informasi yang didapat KontraS, Deki memang berada di dalam rumah.

Namun, karena ketakutan, Deki melarikan diri. Menurut KontraS, saat itulah penembakan terjadi.

"Setelahnya, para aparat kepolisian langsung masuk menggeledah seisi rumah dan menemukan korban berada di area dapur dan langsung menyergap korban, karena korban merasa ketakutan ditodong dengan senjata api, maka korban langsung melarikan diri dari pintu belakang," terang Adelita.

"Sesaat baru lari keluar rumah, tiba-tiba korban ditembak di bagian kepala belakang oleh salah seorang polisi. Penembakan tersebut terjadi di hadapan istri dan anaknya. Setelah korban tergeletak tidak bernyawa, istri korban menjerit histeris dan tanpa alasan yang jelas polisi menembakan senjata ke atas sebanyak sekitar 4 (empat) kali tembakan," imbuhnya.

Dari temuan tersebut, KontraS menyebut ada sejumlah indikasi kesalahan prosedur. KontraS menegaskan penggunaan senjata api seharusnya mengikuti ketentuan yang berlaku, salah satunya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009.

"Atas kematian korban, kami mengindikasikan adanya praktik extrajudicial killing atau unlawful killing dalam peristiwa tersebut. Pasalnya, secara kepemilikan senjata, kepolisian pun lebih siap. Penggunaan senjata api semestinya memperhatikan baik UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Official maupun Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, penggunaan senjata api hanya diperbolehkan untuk tujuan melumpuhkan bukan untuk membunuh," ucapnya.

"Adanya korban tewas atas penggunaan senjata api oleh kepolisian menunjukkan masih banyak anggota Polri yang tidak menerapkan prinsip nesesitas, legalitas, dan proporsionalitas dalam menggunakan kekuatannya," sambung dia.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Selanjutnya
Halaman
1 2