Kriteria Calon Kabareskrim Impian LBH Jakarta: Junjung Tinggi HAM

Tim detikcom - detikNews
Senin, 01 Feb 2021 23:41 WIB
Logo Bareskrim Polri
Foto: Bareskrim Polri (detikcom)
Jakarta -

Pengangkatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang baru membuat jabatan Kabareskrim Polri menjadi lowong. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menekankan calon Kabareskrim yang baru harus bisa memastikan seluruh anggota Polri di Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam menjalankan tugas.

"Setidaknya, Kabareskrim harus memiliki komitmen dan memastikan semua jajaran anggota kepolisian dalam bertindak dan bertugas harus menghormati dan melindungi martabat kemanusiaan serta memelihara dan menjunjung tinggi HAM," demikian keterangan tertulis LBH Jakarta, Senin (1/2/2021).

LBH Jakarta menegaskan bahwa Kabareskrim merupakan jabatan yang strategis dan sentral. Betapa strategisnya posisi Kabareskrim, menurut LBH Jakarta, tercermin dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Atas posisi strategis dan sentral demikian, LBH Jakarta menilai calon Kabareskrim harus memiliki visi yang berorientasi pada reformasi kepolisian yang sesuai dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, independen, imparsial, non-diskriminatif dan profesional," kata LBH Jakarta.

Ada 6 poin yang dinilai LBH Jakarta harus dimilik oleh calon Kabareskrim. Salah satunya yakni bisa meningkatkan profesionalitas penyidik. Berikut kriterianya menurut LBH Jakarta:

Kriteria

1) Meningkatkan profesionalitas penyidik di Kepolisian untuk menjalankan prinsip fair trial (peradilan yang adil) dalam setiap tindakan penyelidikan dan penyidikan:
a. Memastikan praktik penyiksaan (torture) dan praktik pembunuhan di luar hukum (extra judicial killing) tidak terulang lagi
b. Memastikan semua tindakan dalam kerangka penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian tidak diskriminatif (non-discrimination);
c. Memastikan tidak ada lagi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kepolisian atau tindakan di luar ketentuan hukum dan HAM;

2) Menyeret semua anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya secara etik, namun sampai menyentuh pertanggungjawaban pidana secara akuntabel, transparan dan objektif melalui peradilan umum yang setara dengan warga sipil lain berdasarkan Pasal 4 PP No. 3 Tahun 2003, "Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum."

3) Menghormati kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat dimuka umum serta menghentikan kekerasan dan brutalitas anggota Kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa, serikat buruh, serikat tani, serikat pekerja dan masyarakat sipil pada umumnya dengan memastikan tidak ada penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) seusai Perkap No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dan Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip HAM;

4) Mendata, memeriksa, dan menindaklanjuti seluruh laporan dan/atau pengaduan korban atau masyarakat kepada kepolisian yang mengalami penundaan berlarut (undue delay) di Kepolisian khususnya korban atau masyarakat yang merupakan kelompok minoritas dan rentan (perempuan, anak, dst.) sesuai Pasal 50 KUHAP, Pasal 4 PP Nomor 2 Tahun 2003, dan Pasal 10 c Perkap Nomor 11 Tahun 2011;

5) Menuntaskan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik sebagai pucuk pimpinan fungsi reserse kepolisian, seperti mengungkap aktor intelektual penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan, Kasus penyitaan barang-barang First Travel yang hilang, kasus kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan banjir seperti di Kalimantan Selatan;

6) Menuntaskan kasus-kasus Korupsi yang terjadi di tubuh Kepolisian berdasarkan UU Pemberantasan Tipikor dan UU Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

LBH Jakarta juga menyinggung perihal seleksi calon Kabareskrim. Simak di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2