Rohadi PNS Tajir Juga Didakwa TPPU Rp 40,5 M: Beli Rumah hingga 19 Mobil

Zunita Putri - detikNews
Senin, 01 Feb 2021 21:17 WIB
Mantan Panitera Pengganti PN Jakarta Utara Rohadi kembali diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6). Rohadi diperiksa sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi.
Foto: Rohadi PNS tajir (Agung Pambudhy)
Jakarta -

Rohadi PNS tajir juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh jaksa KPK. Rohadi didakwa melakukan pencucian uang yang merupakan suap dari beberapa orang.

"Terdakwa Rohadi telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan," ujar jaksa KPK Takdir Suhan saat membacakan dakwaan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2021).

Rincian TPPU Rohadi adalah:

- Menempatkan atau mentransfer atau mengubah bentuk atau menukarkan dengan mata uang, berupa menukarkan sejumlah mata uang asing (valas) menjadi mata uang rupiah dengan nilai transaksi penukaran seluruhnya sebesar Rp 19.408.465.000, yang ditempatkan dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa, atau pihak lain yang terafiliasi maupun menempatkan uang setor tunai sebesar Rp 465,3 juta

- Membeli tanah dan bangunan rumah berupa 3 unit di Perumahan The Royal Residence, satu unit rumah villa di Perumahan Villa Bumi Ciherang, Perumahan Grand Royal Residence, sejumlah bidang tanah (lahan sawah) di Indramayu total seluruhnya Rp 13.010.976.000 (Rp 13,01 miliar).

- Membelanjakan atau membelikan kendaraan berupa Toyota Alphard warna hitam, Toyota Camry Type 2.4 G AT tahun 2006 warna hitam, Honda All New Jazz RS 1.5 A/T tahun 2012 warna abu-abu metalik, Jeep Wrangler Sport Platinum Diesel 2800 CC AT tahun 2013, Mitsubishi Pajero warna putih, Toyota New Camry 3.5 Q A/T, Toyota Yaris 1.5, G A/T tahun 2014 warna orange, Toyota Agya 1.0 G A/T warna Hitam, Suzuki APV tipe GX (double blower) manual warna silver tahun 2015 (dimodifikasi jadi ambulan), Toyota New Camry V A/T Tahun 2015 warna hitam, Toyota Alphard Type G AT tahun 2015 warna Hitam, Mitsubishi Pajero Sport Exeed 4x2 AT tahun 2015 warna hitam, Mercedes Benz C 250 CGI AT tahun 2014 warna hitam metalica, Toyota Fortuner 2.7 G Lux A/T TRD tahun 2015 warna hitam metalik, Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Exceed 4x2 A/T warna hitam tahun 2015, Toyota Alphard 2.5 G AT Luxury warna putih metalik tahun 2016, Toyota New Fortuner G AT Diesel 2.5 tahun 2013 warna hitam, dan Toyota Fortuner tahun 2016 2.7 SRZ 4x2 A/T warna putih, dengan nilai transaksi pembayaran seluruhnya sebesar Rp 7.714.121.000 (Rp 7,714 miliar).

Padahal, kata jaksa penghasilan Rohadi PNS tajir tidak mempunyai penghasilan resmi. Rohadi, disebut jaksa hanya berpenghasilan dari gaji sebagai panitera pengganti, di mana pada periode Januari 2016-Juni 2016 sebesar Rp 50 juta.

Selain itu, jaksa juga mengatakan, dengan gaji segitu Rohadi memiliki utang KPR tahun 2003 cicilan per bulan Rp 700 ribu. Rohadi juga mempunyai 1 unit mobil Toyota Innova seharga Rp 120 juta atas nama Achmad Subur.

"Bahwa Terdakwa memiliki pengeluaran rutin berupa biaya pendidikan (sekolah) untuk lima orang anak, biaya kebutuhan rumah tangga, biaya lainnya, gaji sopir pribadi, satpam, dan lainnya. Selain itu masih ditambah dengan membayar utang berupa cicilan rumah tinggal KPR," kata jaksa.

Jaksa mengungkapkan uang yang dialihkan dan dibelanjakan oleh Rohadi berasal dari pengurusan perkara pidana artis Saipul Jamil yang disidang di PN Jakarta Utara senilai Rp 250 juta. Selain itu, uang suap dari mantan anggota DPR Sareh Wiyono dkk yang totalnya Rp 4.663.500,000 (Rp 4,663 miliar).

Tak hanya, Rohadi PNS tajir juga mendapat tambahan pemberian. Totalnya mencapai Rp 11 miliar.

"Bahwa Terdakwa selama menjabat selaku Panitera Pengganti juga menerima gratifikasi berupa uang-uang yang ditransfer pihak lain karena terkait dengan 'pengurusan' perkara ataupun masih terkait dengan proses persidangan, dengan total penerimaan sebesar Rp 11.518.850.000 (Rp 11,518 miliar)," jelas jaksa.

"Bahwa uang yang berasal dari pemberian pihak-pihak lain tersebut diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Panitera Pengganti yang dikenal mampu melakukan pengurusan perkara. Selanjutnya, terhadap uang tersebut Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi," tambahnya.

Cara-cara Rohadi mencuci uang hasil dugaan korupsi ada di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2