.webp)
Penahanan Presiden Aung San Suu Kyi membuat situasi Myanmar menjadi bergejolak. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Rizki Aulia Rahman Natakusuma meminta pemerintah Indonesia terus memastikan keamanan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Myanmar.
"Pemerintah Indonesia juga perlu memastikan WNI yang berada di sana tetap dalam keadaan aman," kata Rizki Aulia kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
Anggota Komisi I DPR itu menilai penahanan Aung San Suu Kyi di Myanmar dapat memicu dinamika politik di kawasan ASEAN. Karena itu, ia meminta Indonesia terus memantau perkembangan di Myanmar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah Indonesia harus terus memantau keadaan di Myanmar karena peristiwa tersebut berpotensi memicu gelombang dinamika politik regional," ucapnya.
Menurut Rizki, Indonesia memang tidak bisa ikut campur dalam urusan dalam negeri negara Myanmar. Namun ia menilai Kemlu RI dapat menunjukkan sikap kepemimpinan dalam hal demokrasi di kawasan ASEAN.
"Jika mengacu pada prinsip kedaulatan dan kesepakatan ASEAN, memang pemerintah Indonesia tidak bisa ikut campur terhadap urusan domestik negara mana pun, termasuk Myanmar," ucapnya.
"Akan tetapi, Kementerian Luar Negeri Indonesia dapat menunjukkan leadership bagi regional Asia Tenggara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di urusan ketatanegaraan," sambungnya.
Diketahui, Myanmar tengah bergejolak setelah tokoh politik Aung San Suu Kyi ditahan. Dia dan sejumlah tokoh di Myanmar.
Seperti dilansir AFP, Senin (1/2), Myo Nyunt, juru bicara Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang menaungi Suu Kyi dan kini berkuasa di Myanmar, membenarkan kabar penahanan Suu Kyi oleh militer Myanmar.
Myo Nyunt menuturkan Suu Kyi dan beberapa tokoh senior pemerintahan lainnya ditahan di Ibu Kota Naypyitaw. Salah satu tokoh senior yang ditahan adalah Presiden Myanmar Win Myint.
Lebih lanjut, Myo Nyunt juga menyatakan NLD menduga penahanan Aung San Suu Kyi dan tokoh senior ini merupakan bagian dari upaya kudeta oleh militer Myanmar.
"Dengan situasi yang kami lihat terjadi sekarang, kami harus berasumsi bahwa militer melakukan kudeta," ujarnya seperti dikutip AFP.
(hel/zak)
