PPP: Menlu RI Perlu Undang Menlu Se-ASEAN Sikapi Krisis Myanmar

Anggota DPR dari Fraksi PDIP dan PPP menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi. Diskusi itu membahas perihal TKI yang dihukum mati tanpa notifikasi. — Foto: Syaifullah Tamliha (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta -

Situasi di Myanmar bergejolak usai kalangan militer menangkap dan menahan pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi. PPP menilai Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi perlu mengajak perwakilan pemimpin se-ASEAN untuk menyikapi krisis Myanmar.

"Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi perlu mengundang para menteri luar negeri ASEAN untuk menyikapi krisis pemerintahan di Myanmar," kata Ketua DPP PPP, Syaifullah Tamliha kepada wartawan, Senin (1/2/2021).

Anggota Komisi I DPR RI itu menilai Indonesia memiliki kepentingan atas apa yang terjadi di Myanmar. Sebab, selama ini Indonesia menginginkan agar situasi di kawasan ASEAN tetap kondusif dan demokratis.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Indonesia tentunya memiliki kepentingan terhadap konflik yang terjadi di Myanmar. Kita Indonesia mengharapkan stabilitas regional di kawasan ASEAN terciptanya stabilitas yang lebih kondusif dengan terciptanya demokrasi yang semakin baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Tamliha menilai penahanan sejumlah tokoh di Myanmar oleh militer menjadi pertanda memburuknya demokrasi di Myanmar. Terlebih, sebelumnya Myanmar juga menjadi sorotan akibat persekusi terhadap etnis Rohingya.

"Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, khususnya persekusi terhadap etnis Rohingya semestinya tidak terjadi lagi seiring dengan membaiknya kehidupan demokrasi di Myanmar. Jika benar terjadi penangkapan pejabat sipil oleh junta militer Myanmar, maka harapan tersebut tidak semakin membaik," katanya.

Sebelumnya, Myanmar bergejolak setelah tokoh politik terkemuka, Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar ditahan oleh militer. Indonesia disebut perlu mewaspadai beberapa dampak geopolitik dari gejolak ini.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Teuku Rezasyah mengingatkan bahwa sesama negara ASEAN untuk saling menahan diri. Bahkan, jika ada gelombang kritik dari luar ASEAN, Indonesia harus turut mengingatkan.

"Kalaupun terjadi gelombang kritik yang luar biasa dari luar ASEAN, maka Indonesia dan negara-negara dalam ASEAN lainnya akan meminta para pengkritik tersebut menahan diri, guna mencegah pihak militer Myanmar terpancing untuk melakukan perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ASEAN Charter," kata Rezasyah saat dihubungi, Senin (1/2).