PKS Vs PDIP di Kontroversi Risma Undang Juru Masak Latih Pemulung

Round-Up

PKS Vs PDIP di Kontroversi Risma Undang Juru Masak Latih Pemulung

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 31 Jan 2021 06:03 WIB
Mensos Risma datangkan juru masak latih pemulung
Foto: Dok Kemensos
Jakarta -

Tindakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma yang mendatangkan juru masak profesional untuk melatih pemulung memilik usaha kuliner menjadi sorotan. PKS dan PDI Perjuangan (PDIP) pun saling melontarkan kritikan atas tindakan Risma.

Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar pelatihan keterampilan memasak ini selama 6 hari sejak 26-31 Januari 2021 yang didampingi oleh 9 instruktur untuk bekal membuka usaha kuliner. Pelatihan ini diikuti 30 peserta dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) maupun unsur Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi.

"Kegiatan ini untuk memotivasi penerima manfaat agar mampu mengolah makanan dengan baik dan benar. Nantinya mereka mempunyai bekal yang cukup membuat usaha kuliner secara mandiri," ungkap Menteri Sosial RI Tri Rismaharini di gedung serbaguna Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, Selasa (26/1) dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (29/1).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menanggapi tindakan Risma, PKS melontarkan kritikan terhadap kader PDIP itu. Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf meminta Risma lebih fokus mengurus jutaan orang yang terdaftar keluarga penerima manfaat (KPM) dari program keluarga harapan (PKH).

"Bu Menteri kalau mau mengajari keterampilan baiknya tidak perlu repot-repot cari pemulung, cukup saja para calon graduasi dari KPM PKH yang jumlahnya kalau ambil 20% 10 juta KPM PKH," kata Bukhori Yusuf, saat dihubungi, Jumat (29/1).

ADVERTISEMENT

Bukhori menilai tindakan Mensos Risma mendatangkan juru masak bagi para pemulung berlebihan. Seharusnya, kata anggota Komisi VIII DPR RI, yang mendapatkan pelatihan terlebih dulu adalah KPM PKH.

"Harusnya yang diberi pelatihan keterampilan terlebih dahulu adalah KPM PKH yang sedang diproyeksikan graduasi yang jumlahnya kalau se-Indonesia 2 jutaan," ucapnya.

PDIP Balas Kritik PKS dengan Kritik

PDIP menjawab kritik PKS soal Mensos Tri Rismaharini yang mengundang juru masak profesional untuk melatih pemulung memilik usaha kuliner. PDIP menilai yang dilakukan Risma justru sebetulnya langkah positif.

"Suka-suka mereka (PKS)-lah. Apa pun yang dikerjakan sama Ibu Risma selalu mereka anggap salah," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat dihubungi detikcom, Sabtu (30/1).

Menurut Djarot apa yang dilakukan Mensos Risma merupakan hal yang positif untuk pemberdayaan PMKS. Ia menilai justru lebih baik untuk memberikan pancing agar terampil daripada selalu memberi ikan.

"Programnya positif untuk pemberdayaan PMKS. Memberikan bekal keterampilan kepada PMKS lebih mendidik agar bisa mandiri. Bukankah sebaiknya kita memberikan pancing agar daripada selalu memberi ikan," ucap Djarot.

Bagaimana reaksi PKS saat kritikannya terhadap Risma dibalas dengan kritik? Simak di halaman berikutnya.

Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf kembali menanggapi kritikan yang dilontarkan PDIP terhadap tanggapannya terkait tindakan Mensos Tri Rismaharini yang mengundang juru masak profesional untuk melatih pemulung memilik usaha kuliner. Bukhori mengatakan ia melakukan pengawasan agar Mensos Risma berkerja sesuai fungsinya.

"PKS menjalankan fungsi pengawasan agar seorang menteri berjalan sesuai fungsi dan kapasitasnya," ujar Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf kepada wartawan, Sabtu (30/1).

Menurut Bukhori, pelatihan memasak yang dilakukan Risma tidak sesuai dengan jabatan Risma sebagai mensos. Ia tidak ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa bila Risma hanya selevel wali kota.

"Pekerjaan yang tidak bermutu untuk ukuran seorang menteri," ujar Bukhori.

"Kasihan presiden yang sudah memilih menteri dengan ekspektasi yang sangat tinggi eh ternyata hanya berkelas wali kota," imbuh Anggota Komisi VIII DPR RI itu.

Dihubungi secara terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menegaskan PKS memiliki kewajiban melakukan fungsi check and ballances sebagai partai oposisi pemerintah. Menurutnya, justru bagus jika pemerintah masih memiliki partai yang terus memberikan kritik.

"PKS sebagai partai oposisi punya kewajiban check and balances. Mengingatkan dan kasih masukan. Mestinya malah bagus bagi pemerintahan dan partai pendukungnya karena selalu ada yang mengingatkan," ujar Mardani.

Halaman 2 dari 2
(hel/man)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads