.webp)
PDI Perjuangan (PDIP) heran PKS kerap mengkritik setiap tindakan yang dilakukan oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma. PKS menegaskan melakukan pengawasan agar Mensos Risma bekerja sesuai fungsinya.
"PKS menjalankan fungsi pengawasan agar seorang menteri berjalan sesuai fungsi dan kapasitasnya," ujar Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf kepada wartawan, Sabtu (30/1/2021).
Menurut Bukhori, pelatihan memasak yang dilakukan Risma tidak sesuai dengan jabatan Risma sebagai Mensos. Ia tidak ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa bila Risma hanya selevel wali kota.
"Pekerjaan yang tidak bermutu untuk ukuran seorang menteri," ujar Bukhori.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kasihan Presiden yang sudah memilih menteri dengan ekspektasi yang sangat tinggi, eh ternyata hanya berkelas wali kota," imbuh anggota Komisi VIII DPR RI itu.
Dihubungi secara terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menegaskan PKS memiliki kewajiban melakukan fungsi checks and balances sebagai partai oposisi pemerintah. Menurutnya, justru bagus jika pemerintah masih memiliki partai yang terus memberikan kritik.
"PKS sebagai partai oposisi punya kewajiban checks and balances. Mengingatkan dan kasih masukan. Mestinya malah bagus bagi pemerintahan dan partai pendukungnya karena selalu ada yang mengingatkan," ujar Mardani.
Anggota Komisi II DPR RI itu mengapresiasi Risma yang telah bekerja keras dan turun ke lapangan. Namun, menurutnya, PKS ingin Risma bekerja keras namun juga bekerja secara sistematis dan tuntas.
"Bu Risma kerja keras dan turun ke lapangan. PKS tentu inginnya kerja keras tapi sistematis dan tuntas. Mesti dari hulunya hingga ke hilir," katanya.
Simak video 'Mensos Surati 40 Kepala Daerah Minta Perbaiki Data Bansos':
PKS dan PDIP saling kritik terkait Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sempat mendatangkan juru masak demi melatih pemulung. Simak di halaman selanjutnya.
Diketahui, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sempat mendatangkan juru masak demi melatih pemulung yang tinggal di Balai Karya Pangudi Luhur, Bekasi, untuk membuka usaha kuliner. Aksi Risma itu mendapat kritik dari PKS.
PKS menilai tindakan Risma terlalu berlebihan. Menurut PKS, Risma seharusnya lebih fokus mengurus jutaan orang yang terdaftar keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH).
"Bu Menteri kalau mau mengajari keterampilan baiknya tidak perlu repot-repot cari pemulung, cukup saja para calon graduasi dari KPM PKH yang jumlahnya kalau ambil 20 persen 10 juta KPM PKH," kata Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf, saat dihubungi, Jumat (29/1).
Menanggapi kritik PKS terhadap salah satu kadernya, PDI Perjuangan (PDIP) pun kembali mengkritik PKS. PDIP menilai yang dilakukan Risma justru sebetulnya langkah positif.
"Suka-suka mereka (PKS)-lah. Apa pun yang dikerjakan sama Ibu Risma selalu mereka anggap salah," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat dihubungi detikcom, Sabtu (30/1).
Djarot mengatakan sebetulnya yang dilakukan Mensos Risma adalah hal yang positif untuk pemberdayaan PMKS. Menurutnya, lebih baik memberikan pancing agar terampil daripada selalu memberi ikan.
"Programnya positif untuk pemberdayaan PMKS. Memberikan bekal keterampilan kepada PMKS lebih mendidik agar bisa mandiri. Bukankah sebaiknya kita memberikan pancing daripada selalu memberi ikan," ucap Djarot.
