.webp)
Aktivis dan mahasiswa Cianjur mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini datang ke Cianjur, Jawa Barat untuk melakukan evaluasi penyaluran Bansos Pangan non Tunai. Sebab diduga banyak terjadi kesalahan dan dugaan korupsi, terlebih dengan adanya pembagian ayam hidup di Kecamatan Pagelaran.
Cianjur Aktivis Independen (CAI) Farid Sandi, kasus BPNT di Pegelaran dengan menggunakan ayam hidup merupakan salah satu upaya penyedia meraup untung besar dari program ini.
Ia menjelaskan jika pemberitaan ayam hidup pada penerima manfaat akan memotong beberapa alur pembiayaan untuk komoditas tersebut, sebab penyedia tak harus mengeluarkan biaya untuk pemotongan hingga pembersihan ayam hingga menjadi daging segar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di situ ada selisih yang akan menjadi keuntungan besar. Dan pola-pola yang sudah terstruktur ini yang kami duga merupakan tindak pidana korupsi," kata dia, Jumat (29/1/2021).
Menurutnya pihak dinas juga harus secara tegas menindak setiap pihak yang tidak mengikuti aturan.
"Jika memang dinas juga tidak ikut bermain, maka harus ada tindak tegas. Sehingga penyaluran BPNT di Cianjur ini sesuai aturan dan bisa sesuai dengan tujuan utamanya yakni membantu warga tidak mampu dan ekonomi usaha kecil," tuturnya.
Farid mendesak Kemensos untuk turun langsung ke Cianjur untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem penyaluran BPNT di Cianjur.
"Harus Mensos langsung yang turun, memperbaiki sistem di Cianjur yang sudah banyak permainan. Makanya kami tunggu bu Menteri Sosial datang ke Cianjur," kata dia.
Senada, Ketua DPC GMNI Cianjur Rizki, mendorong Menteri Sosial Tri Risma untuk evaluasi langsung penyaluran bantuan sosial, terutama BPNT di Kabupaten Cianjur.
Menurutnya permasalahan BPNT di Cianjur bukan hanya terkait hebohnya pembagian ayam hidup, sebelumnya juga ada permasalahan yang menjadi sorotan.
"Di Cianjur, program ini mengalami beberapa kali masalah setelah sempat viral. Seperti adanya temuan beras plastik di kecamatan Bojongpicung beberapa waktu lalu, temuan tempe busuk, hingga adanya dugaan pemaketan komoditas yang sudah jelas bertentangan dengan pedoman umum," ucapnya.
Ia berharap turunnya Mensos nanti membuat masalah yang terjadi bisa teratasi, sehingga pelaksanaan BPNT bisa sesuai dengan tujuan awal.
"Semoga jika Mensos bisa turun untuk cek dan evaluasi langsung, program ini bisa sesuai dengan tujuan dan tidak lagi terjadi penyimpangan," pungkasnya.
(mud/mud)
