Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut syarat minimal pendidikan caleg dalam RUU Pemilu tidak terlalu mendesak. Formappi mempertanyakan dasar argumentasi Caleg harus memiliki pendidikan minimal perguruan tinggi.
"Rencana DPR mengubah syarat minimal pendidikan para caleg dalam revisi UU Pemilu nampaknya sesuatu yang tak terlalu mendesak dan juga tak punya basis argumentasi yang jelas," kata Peneliti Formappi, Lucius Karus, saat dihubungi, Jumat (29/1/2021).
Lucius merasa ada upaya DPR unutk meningkatkan kualitas dan kapasitas sebagai legislator sehingga merumuskan RUU tersebut. Menurutnya memang yang paling mudah adalah dengan mengubah tingkat pendidikan minimal para caleg.
"Ini nampaknya hanya mau menunjukan bahwa DPR sekarang seolah-olah serius memikirkan perubahan kualitas dan kapasitas legislator saja. Dan agar tujuan itu terbukti utak-atik syarat pendidikan caleg pun dirubah. Syarat lain mungkin sulit karena tak ada banyak pilihan. Kalau pendidikan kan ada SMA, D1,D2,D3, S1-S3," ucapnya.
Meski begitu, Lucius menyebut DPR harus bisa menjelaskan, mengapa anggota legislatif harus berpendidikan minimal lulus perguruan tinggi. Dia mempertanyakan, apakah anggota Dewan yang pendidikannya minimal lulus perguruan tinggi bisa membuat kerja legislatif lebih baik.
"Mestinya DPR bisa menjelaskan argumentasi dasarnya, apa yang membuat mereka berpikir syarat minimal SMA atau yang sederajat itu sudah layak diubah ke lulusan pendidikan tinggi? Apakah DPR merasakan bahwa lulusan SMA di parlemen sekarang menjadi faktor perusak citra dan kinerja parlemen? Apakah DPR ingin mengatakan bahwa kerja-kerja keparlemenan di tangan legislator berpendidikan tinggi menjadi semakin berkualitas? Apakah DPR merasa bahwa semakin tinggi pendidikan legislator, integritas juga akan semakin terjamin?," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
