Kemendagri Ingin Pilkada Serentak Tetap 2024, Ini Alasannya

Tiara Aliya Azahra - detikNews
Jumat, 29 Jan 2021 16:51 WIB
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar di KPU
Bahtiar (Foto: Tiara Aliya/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas RUU Pemilu. Melalui pertemuan ini, Kemendagri mendukung Pilkada serentak digelar pada 2024 sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

"Jadi posisi kami terhadap wacana tersebut bahwa mari kita menjalankan UU yang ada sesuai dengan amanat UU itu, UU 10 tahun 2016 pasal 201 ayat (8) Pilkada serentak kita laksanakan di tahun 2024," kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (29/1/2021).

Lebih lanjut Bahtiar memaparkan dalam UU 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota adalah perubahan atas UU nomor 1 tahun 2015 pasal 201 ayat (5) yaitu pemilihan kepala daerah secara serentak nasional diselenggarakan tahun 2020. Berdasarkan hal ini, Bahtiar meyakini perubahan ini telah ditetapkan setelah mempertimbangkan berbagai aspek.

"Kami berpendapat bahwa UU ini mestinya dijalankan dulu. Tentu ada alasan-alasan filosofis, ada alasan-alasan yuridis, ada alasan-alasan sosiologis, dan ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai, mengapa Pilkada diserentakkan di tahun 2024," tegasnya.

Kemendagri tetap berkeinginan Pilkada serentak dijalankan sesuai desain awal perundang-undangan. Barulah setelah itu, lanjut Bahtiar, bisa dilakukan evaluasi terhadap UU tersebut.

"UU tersebut mestinya dilaksanakan dulu, nah kalo sudah dilaksanakan nanti tahun 2024, setelah tahun 2024 di evaluasi, hasil evaluasi itulah yang menentukan apakah UU 10 tahun 2016 itu harus kita ubah kembali atau tidak. Nah, tetapi mestinya kita laksanakan dahulu," ucapnya.