Pilkada Digelar 2024, Ridwan Kamil-Anies Baswedan Berat Maju ke Pilpres

Yudha Maulana - detikNews
Jumat, 29 Jan 2021 14:49 WIB
Petugas KPPS meneteskan tinta ke jari warga yang sudah menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Depok di TPS 33 Cipayung, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/12/2020). Pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.
Foto: Ilustrasi Pilkada (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Bandung -

Sejumlah pihak mendukung Pilkada Serentak digelar pada tahun 2024. Hal itu dinilai baik dari segi penyeragaman sehingga beban pelaksanaan Pilkada di masa depan akan lebih teratur dan ringkas waktu.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai bila rencana tersebut diwujudkan, tentu akan berpengaruh kepada sebagian tokoh potensial yang dinominasikan bertarung pada Pilpres 2024. Terlebih bagi tokoh-tokoh non partai politik (parpol).

Saat ini terdapat sejumlah tokoh non parpol yang dinominasikan untuk maju di bursa Pilpres 2024. Di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Seperti Anies Baswedan misalnya, Anies akan kehilangan panggung saat berakhirnya masa tugas sebagai gubernur dan menjaga relasi dengan publik tentu jauh lebih sulit dan energi yang lebih besar," kata Dedi saat dihubungi detikcom, Jumat (29/1/2021).

"Kecuali, ia segera merapat ke Parpol, maka kerja politinya bisa saja tetap berlangsung dengan mesin politik yang sudah mapan," kata Dedi melanjutkan.

Sementara itu, Dedi menilai Ridwan Kamil juga akan menemui kesulitan yang sama bila tak masuk ke dalam parpol, andaikata Pilkada Serentak digelar 2024. Menurutnya, kans Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lebih baik daripada Ridwan Kamil bila dihubungkan dengan Pilpres 2024.

"Peluang Ganjar masih lebih baik karena ia kader Parpol, sehingga pertarungan Ganjar bukan lagi panggung gubernur, melainkan di internal PDIP. Sementara RK akan alami nasib serupa Anies," ujarnya.

"Menjaga elektabilitas dan popularitas politik bukan kerja individu, dengan itu RK memerlukan Parpol, agar mesin politik tetap bekerja meskipun tidak lagi menjabat Gubernur. Setidaknya untuk saat ini, Parpol masih diperlukan untuk kepentingan RK jika hendak berkuasa kembali, jikapun bukan untuk Pilpres, setidaknya untuk keterusungan di Pilgub 2024," ujarnya.

Bergabung dengan parpol, ujar Dedi, merupakan salah satu pilihan bijak seandainya tak memangku kekuasaan. "Kecuali Ridwan Kamil memiliki sumber daya sendiri, dengan tetap menjaga ritme popularitasnya di tengah masyarakat," katanya.

Untuk diketahui, DPR tengah menggodok revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Draf RUU Pemilu yang saat ini sudah diserahkan ke Badan Legislasi DPR mengatur jadwal Pilkada 2022.

Pasal mengenai jadwal Pilkada 2022 tertuang dalam Pasal 731 ayat (2) draf RUU Pemilu yang diterima dari Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek). Berikut ini bunyi lengkap Pasal 731 Draf RUU Pemilu:

Pasal 731

(1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020.

(2) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.

(3) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.

(yum/mso)