Beli Bahan Baku Bom, Anak Buah Ali Kalora Dihukum 4 Tahun Penjara

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 29 Jan 2021 15:55 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada anak buah Ali Kalora, Syafyudin (27). Pria asal Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng), itu dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana terorisme karena membeli bahan baku bom.

Hal itu tertuang dalam putusan PN Jakut yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Jumat (29/1/2021). Syafyudin mulai tertarik mengikuti kajian Islam radikal saat ikut pengajian di desanya pada akhir 2018. Salah satu pengisi pengajian adalah mantan napi terorisme.

Pada awal 2019, ia mengikrarkan diri sebagai bagian dari ISIS dan berjanji setia kepada pemimpin ISIS, Abu Bakar Al Baghdadi. Untuk mewujudkan niatnya, ia bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Setelah itu, Syafyudin semakin aktif di kelompok teroris yang terkoneksi dengan WhatsApp dan Telegram.

Pada Januari 2020 sore, ia pergi ke Palu dengan menggunakan sepeda motor. Syafyudin membeli bahan baku bom, yaitu aseton. Setelah itu, ia simpan bahan itu agar tidak tercium aparat.

Namun pergerakan Syafyudin terdeteksi Densus 88. Ia akhirnya ditangkap di Jalan Kamser, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Mautong, pada 12 Februari 2020. Syafyudin akhirnya diproses secara hukum dan diadili di depan hakim.

"Menyatakan Terdakwa Syafyudin alias Pudin alias Yudit alias Syafyudin bin Syahril Paninco (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun," kata ketua majelis Erly Soelistyarini dengan anggota Rudi Kindarto dan Haran Tarigan.

Majelis menyatakan perbuatan terdakwa bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perbuatan Syafyudin juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sebagai dasar NKRI.

"Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mengakui dan mendukung NKRI," ucap majelis memaparkan alasan yang meringankan terdakwa.

(asp/knv)