.webp)
Pj Wali Kota (Walkot) Makassar Rudy Djamaluddin angkat bicara terkait ketidakhadirannya di Sidang Paripurna DPRD Makassar yang mengesahkan dan menetapkan Ramdhan 'Danny' Pomanto-Fatmawati Rusdi sebagai walkot-wawalkot Makassar terpilih. Rudy mengaku saat itu ada agenda yang lebih urgen.
"Saya kebetulan itu kemarin ada RUPS KIMA (PT Kawasan Industri Makassar)," ujar Rudy saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (29/1/2021).
Rudy menyebut kehadirannya dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) PT KIMA (Persero) lebih penting, sebab wali kota Makassar merupakan pemegang saham. Dia menyebut kehadirannya yang diwakili Sekda Makassar di sidang Paripurna merupakan bentuk pembagian tugas sesuai jenjang jabatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau RUPS itu adalah pemegang saham (wali kota), jadi nggak bisa ditinggalkan. Jadi itu lah fungsi pemerintahan, ada jenjang-jenjang jabatan, bagi tugas," katanya.
Rudy menilai, setiap agenda yang hendak dihadiri harus dilihat urgensinya.
"Tinggal kita lihat urgensinya, kan cuma penetapan saja, dan pasti informasinya kita terima. Tentu apapun itu pasti kita tinggal mengikuti," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menyoroti tidak hadirnya Rudy Djamaluddin sebagai Pj Walkot di sidang paripurna pentapan Danny-Fatma sebagai walkot-wawalkot terpilih. Rudi menilai sikap Rudy Djamaluddin bertolak belakang dengan pesan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah soal rekonsiliasi Pilwalkot.
"Pesannya Pak Gubernur tadi, rekonsiliasi. Ucapan Pak Gubernur ini harus ditafsirkan Pak Pj, bahwa kalau rekonsiliasi, maka Pak Wali harus berinisiatif menyambut Pak Danny dan Bu Fatma sebagai pemimpin baru Kota Makassar," ujar Rudi di gedung DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Kamis (28/1).
Menurut Rudi, hadirnya Pj Walkot Makassar pada paripurna penetapan Danny-Fatma merupakan bagian dari suksesi tahapan Pilwalkot Makassar 2020 dan rekonsiliasi pascapilwalkot.
"Jangan Pak Gubernur rekonsiliasi (pascapilkada) terus Pak Pj langkah-langkahnya di Kota Makassar berbanding terbalik dengan ucapan sang Gubernur," katanya.
(nvl/jbr)
