Gubernur Banten Minta Pelaksanaan APBD 2021 Transparan & Akuntabel

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Kamis, 28 Jan 2021 17:26 WIB
Pemprov Banten
Foto: Pemprov Banten
Jakarta -

Gubernur Banten Wahidin Halim berpesan kepada jajaran pejabat pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan di lingkup pemerintah provinsi (Pemprov) Banten agar penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 berjalan secara transparan dan akuntabel. Menurut Wahidin, setiap kegiatan harus berdasarkan perencanaan yang matang dan transparan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

"Harus benar-benar siap dilaksanakan. Apa yang akan dilaksanakan harus benar-benar clear," ujar Wahidin dalam keterangan tertulis, Kamis (28/1/2021).

Hal itu diungkapkan Wahidin dalam pengarahan sebelum menyaksikan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Banten Tahun Anggaran 2020 dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti kepada Inspektur Provinsi Banten E. Kusmayadi, untuk kemudian di-review oleh Inspektorat Provinsi Banten, di ruang rapat rumah dinas Gubernur Banten, Serang, Banten.

Lebih lanjut Wahidin memberikan gambaran contoh bahwa dalam membangun jalan atau sempadan sungai, perlu dipastikan tanah yang hendak dipergunakan bebas dari masalah sebelum akhirnya dituangkan dalam sebuah perencanaan.

"Kalau ada masalah jangan dihindari, tapi harus segera diselesaikan," tandasnya.

ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang bersih dari segala bentuk tindak penyelewengan. Lalu jangan ada potensi penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian negara.

"Jangan ada potensi penyalahgunaan yang akan mengakibatkan kerugian negara," tegasnya.

Di sisi lain, Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti merinci data penggunaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 yang realisasinya mencapai Rp 10.065.546.960.645 atau sekitar 93,89 persen dari total APBD sebesar Rp 10.720.989.963.593.

Rina menambahkan penyerahan LKPD kepada inspektorat merupakan rangkaian akhir pelaporan sebelum dokumen tersebut diteruskan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Rencananya, penyerahan LKPD Pemprov Banten Tahun Anggaran 2020 akan diserahkan ke BPK RI pada 5 Februari 2021 mendatang. Adapun LKPD diserahkan ke Inspektorat adalah untuk terlebih dahulu dilakukan reviu," ungkapnya.

"Kita tanggal 28 Januari ini sudah menyerahkan draf laporan keuangan pemerintah daerah untuk dilakukan review. Jadi Inspektorat ada waktu sekitar seminggu untuk mereviu," imbuhnya.

Menurut Rina, penyerahan LKPD dilakukan lebih awal. Berdasarkan aturan yang berlaku, LKPD paling lambat wajib diserahkan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir atau sekitar pada 30 Maret. Akan tetapi, Pemprov Banten akan menyerahkannya hampir dua bulan lebih cepat, seperti pada tahun sebelumnya.

"Tahun lalu kita menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2019 ke BPK RI itu 6 Februari 2020. Sekarang atas LKPD Tahun Anggaran 2020 akan serahkan pada 5 Februari 2021," ungkapnya.

Rina berharap segala upaya dan komitmen pimpinan serta seluruh kepala OPD dalam penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2020 yang lebih transparan dan akuntabel dapat membawa Pemprov Banten kembali mempertahankan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, sebagaimana WTP yang telah diraih Pemprov Banten atas LKPD sejak Tahun Anggaran 2017.

(ncm/ega)