Wagub DKI Bicara Opsi Revisi Perda Corona: Denda Progresif Perlu Dihidupkan

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Kamis, 28 Jan 2021 13:41 WIB
Wagub DKI, Ahmad Riza Patria Tinjau TPU Rorotan
Ahmad Riza Patria (Adhyasta Dirgantara/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta berbicara kemungkinan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan salah satu poin dalam revisi yang perlu dimasukkan adalah denda progresif.

"Jadi terkait peraturan, kami sudah ada Perda Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur tentang sanksi denda dan sebagainya. Namun kita terus melakukan evaluasi terkait peraturan regulasi di masa pandemi ini sangat dinamis karena kondisinya fakta dan datanya sangat dinamis. Jadi tentu regulasi juga harus bisa menyesuaikan daripada situasinya," ujar Ahmad Riza Patria di TPU Rorotan, Jakarta Utara, Rabu (27/1/2021).

"Jadi sangat mungkin ke depan kami Pemprov bersama DPRD akan menyempurnakan perda yang ada, termasuk perlunya ke depan denda progresif dihidupkan kembali dan lain-lain sebagainya," sambungnya.

Ahmad Riza Patria berharap wilayah Bodetabek juga turut membuat Perda Penanggulangan COVID-19, sehingga Jakarta dan wilayah penyangganya dapat bersinergi dalam menangani pandemi virus Corona.

"Koordinasinya bisa diatur, kita juga harapkan dari pemerintah daerah lainnya juga menyusun perda yang bersinergi positif dengan Jakarta dan sekitarnya. Jadi kita ingin ada kebijakan yang bersinergi satu sama lain. Mudah-mudahan dengan dukungan pemerintah pusat, selama ini Pak Jokowi, Pak Menko semuanya dengan para menteri, Pak Doni (Kepala BNPB)," katanya.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2021. Pergub tersebut berisi tentang peraturan pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

Dalam pergub tersebut, salah satu isinya menghapus sanksi denda progresif yang sebelumnya ada di Pergub Nomor 101 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019. Pergub tersebut ditandatangani Anies pada 7 Januari 2021.

Simak video '3 Strategi Menkes Tangani Lonjakan Pasien Corona di RS':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2