Anies Hapus Denda Progresif Pelanggar PSBB, NasDem: Kurang Efektif Sejak Awal

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 21 Jan 2021 15:23 WIB
Politikus NasDem Nova Harivan Paloh dilantik jadi angora DPRD DKI Jakarta.
Politikus NasDem Nova Harivan Paloh dilantik jadi angora DPRD DKI Jakarta. (Fida/detikcom)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menghapus denda progresif bagi pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). NasDem DKI menilai penerapan sanksi progresif itu tidak efektif sejak awal.

"Sejak awal (tidak efektif). Gimana caranya kita catat si A besok kita sanksi lagi secara progresif. Sedangkan mungkin petugasnya kan berotasi misal satu lapangan ke lapangan lain," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh saat dihubungi, Kamis (21/1/2021).

"Kurang efektif kalau saya lihat," lanjutnya.

Menurut Nova, penerapan sanksi sosial lebih baik dibandingkan sanksi progresif bagi pelanggar PSBB. Ia kemudian memaparkan potret penerapan sanksi progresif yang disebutnya tidak efektif.

"Kalau misalkan seperti itu bahwa nantinya itu kan harus ada sanksi sosial. Kalau kedapatan lagi suruh aja kerja nih di lapangan SS di wilayah A, bersih-bersih jalan pakai baju pasukan oranye atau nggak yang lebih penting lagi apa? Ini nih mau musim banjir, kerukin got tuh di bawah. Bersihin kali di bawah. bersihin got-got saluran. Itu kan kerja sosial, lebih efektif pakai itu," jelasnya.

"Sekarang gini, misal Mbak nggak pakai masker, oke di 250 ribu. Nah kedapatan lagi misal 250 ribuan lagi, jadi 500 ribu kan. apakah istilahnya saat ini petugas itu mengecek satu-satu terhadap orang itu. Bener nggak? Dengan kita 11 juta orang di wilayah DKI nih, dengan petugas patroli gabungan apakah bisa satu per satu? Kan ini pas lagi operasi dipantaunya," sambungnya.

Menurut Nova, penghapusan denda progresif termasuk langkah tepat. Sebab, di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 telah diatur sedemikian rupa mengenai penanganan pelanggar prokes.

"Perda itu kan dari pasal pertama sampai 35 pasal itu kan di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 semuanya jelas penanggulangan COVID-19. Artinya disimpulkan sudah lengkap dalam artian semuanya sudah diatur bahkan mengenai sanksi pidananya sudah ada gitu kan, artinya kalau cuman sanksi administratif, teguran tertulis, pencabutan izin usaha, itu kan sudah ada. Bahkan, yang mengatur sampai pedagang kaki lima di situ sudah ada," jelasnya.

Penjelasan dihapusnya denda progresif bagi pelanggar PSBB, simak di halaman berikut

Selanjutnya
Halaman
1 2