Yusril Heran MA Batalkan Keputusan KPU Bandar Lampung Anulir Eva-Deddy

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 28 Jan 2021 12:00 WIB
Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019). Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan dalam keadaan sakit serta memerlukan perawatan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/pras.
Yusril Ihza Mahendra (Foto: dok. detikcom)
Bandar Lampung -

Mahkamah Agung (MA) membatalkan keputusan KPU Bandar Lampung yang mendiskualifikasi calon peserta pilkada Eva Dwiana-Deddy Amarullah. Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum pelapor dalam kasus Eva-Deddy, mengaku heran terhadap putusan MA.

"MA dalam tingkat kasasi membatalkan putusan tersebut. Kami menganggap putusan MA itu penuh kejanggalan dan keanehan," kata Yusril kepada wartawan, Kamis (28/1/2021).

Yusril mengatakan merupakan bagian dari tim kuasa hukum pelapor bernama Yopi Hendro. Dia kemudian menjelaskan sejumlah aspek yang dinilainya janggal terkait putusan MA tersebut.

"Dari ruang lingkup pemeriksaan, putusan MA atas perkara ini adalah pemeriksaan pengadilan di tingkat kasasi. Sebab, ketentuan Pasal 135A ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan putusan MA bersifat final dan mengikat. Oleh karena ini pemeriksaan tingkat kasasi, MA semestinya tidak memeriksa aspek fakta (judex facti), melainkan memeriksa aspek penerapan hukum (judex juris). Namun, dalam pertimbangannya, justru memeriksa dan menilai bukti perkara," ucapnya.

Dia menilai MA harusnya mendengar seluruh pihak secara berimbang. Dia mengatakan pelapor sudah mengajukan permohonan intervensi pada 18 Januari 2021, namun ditolak kepaniteraan TUN karena alasan tidak terdapat ketentuan hukum acara.

"Sebaliknya, pihak paslon 01 yang mengajukan permohonan intervensi tanggal 20 Januari 2021 justru diterima dan dipertimbangkan dalam putusan. Padahal semua orang tahu paslon nomor 1 tidak punya kepentingan dengan perkara ini. Paslon nomor 1 juga bukan pihak ketika perkara diperiksa Bawaslu. Kalau dia bukan pihak dalam perkara sebelumnya, untuk apa MA menerima mereka sebagai pihak?" tutur Yusril.

"Ini berarti MA melanggar asas peradilan yang wajib mendengarkan keterangan para pihak secara adil dan berimbang sebelum mengambil keputusan," sambungnya.

Simak juga video 'Komisi II Cium Ego Sektoral dari KPU-DKPP':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2