Pengamat politik menilai dorongan agar Pilkada 2022 digelar sebagai jalan Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Partai Golkar memandang sebaliknya, menganggap penilaian itu relevan.
"Nggaklah, UU ini kan (UU Pemilu) dibuat 2016, sementara Pilkada DKI itu 2017. Jadi nggak nyambung gitu loh," kata Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2021).
"Jadi nggak ada hubungannya membuat UU karena persoalan satu kelompok, satu orang. UU ini kan berlaku buat semua," imbuhnya.
Doli menuturkan, jika Pilkada 2022 tetap digelar, akan ada 101 daerah yang mengadakan pemilihan. Tentunya, kata Ketua Komisi II DPR RI itu, jika Pilkada 2022 tetap digelar, bukan untuk satu provinsi satu kota/kabupaten saja.
"Iya, tahun di 2022 itu ada... Jadi kita hitungnya itu di pilkada sebelumnya, 2020 ini kan sebelumnya di 2015, itu ada 270. Nah, 2017 itu ada 101 daerah pilkada, 2018 ada 171. Jadi UU itu berlaku buat seluruh kabupaten/kota dan provinsi, tidak ada perlakuan khusus terhadap provinsi atau kabupaten tertentu," imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai ada sejumlah partai yang mencari atau mempertahankan jagoannya untuk Pilpres 2024. Salah satunya melalui jalur awal, yakni Pilkada 2022.
"Jadi ada partai-partai yang mencari jagoan atau mempertahankan jagoan, ya misalnya mau mencari calon presiden baru atau alternatif di luar yang ada sekarang ini melalui Pilkada Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim, terutama Pilkada Jakarta, karena Jakartalah pilkada rasa pilpres," kata Qodari kepada wartawan, Rabu (27/1).
Selengkapnya simak di halaman selanjutnya.
