Ariza Tegur Ali Lubis: Gerindra Kawal Anies sampai 2022 di DKI

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Selasa, 26 Jan 2021 21:05 WIB
Ahmad Riza Patria
Ahmad Riza Patria (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria alias Ariza menegur Ali Lubis selaku Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur perihal pernyataannya yang meminta Anies Baswedan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ariza memastikan Partai Gerindra mengawal Anies memimpin Ibu Kota hingga akhir masa jabatan pada 2022.

"Ali Lubis sudah kami ingatkan, kami tegur bahwa kritik boleh, tetapi disampaikan secara internal, memberi masukan boleh, tidak perlu ke publik," ujar Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (26/1/2021).

"Tugas kami sebagai partai mengawal, di DPRD, di pemerintahan dan di masyarakat agar program Anies-Sandi, Anies-Ariza, dapat diselesaikan dengan baik sampai 2022. Jadi semua kader harus memahami dan mengerti," kata Ariza, yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ariza mengatakan selama ini apa yang dikerjakan Anies dalam penanganan COVID-19 sudah baik. Dia meminta kepada semua pihak untuk melihat fakta dan data.

"Apa yang dikerjakan Pak Anies sebagai gubernur terkait penanganan COVID sudah luar biasa. Teman-teman bisa lihat fakta dan datanya, bagaimana DKI Jakarta melawan hebatnya virus, kita masih bertahan dan mengendalikan. Buktinya apa? Angka kesembuhan terus meningkat, angka kematian sudah 1,6 persen. Ini datanya. Testing kita sudah 13 kali dari standar WHO, kontribusi kita sudah 43,3 persen testing dari testing nasional. Jadi Jakarta ini luar biasa sebagai ibu kota melawan kerasnya-kuatnya penyebaran virus di Indonesia ini, karena Jakarta sebagai ibu kota, tempat interaksi, tempat orang keluar masuk dari dalam dan luar negeri dan sebagainya. Tetapi kami bisa mengendalikan dengan baik," katanya.

Ali Lubis sebelumnya menyoroti sejumlah aturan terkait penanganan COVID-19 tapi tak mampu menekan laju penularan di DKI. Kenapa?

"Aksi spektakuler Anies yang selama ini dipertontonkan untuk melawan COVID-19 di DKI Jakarta mendadak hilang, lenyap, dalam pemberitaan media nasional. Aksi spektakuler tersebut terlihat dari beberapa pergub yang dikeluarkan, bahkan bersama DPRD mengeluarkan perda terkait penanganan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Jakarta," ujar Ali melalui keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (25/1/2021).

"Bukan sekadar aturan-aturan saja, bahkan sanksi bagi warga Jakarta pun dirumuskan untuk melawan COVID-19. Namun apa daya, banyaknya peraturan dan ancaman sanksi yang dirumuskan tidak mampu meredam sang virus. Bahkan rem darurat pun dilakukan, tapi tetap tak maksimal hasilnya. Sampai pada akhirnya tersiar kabar Anies meminta pemerintah pusat mengambil alih kordinasi penanganan COVID-19 di Jakarta. Terkait hal di mana Anies meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di Jakarta menimbulkan pertanyaan besar apakah Anies nyerah lawan COVID-19? Jika seperti itu, sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur," imbuhnya.

Hal itu disampaikan Ali Lubis berdasarkan pernyataan Ariza selaku Wagub DKI yang menyebut Anies meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Ariza menyampaikan Anies Baswedan selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait perlunya dukungan bantuan bagi daerah-daerah selain Jakarta. Pemerintah pusat juga diminta turun tangan membantu menyiapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta.

"Pak Gubernur (Anies Baswedan) juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat, lewat pemerintah pusat nanti akan mengkoordinasikan perlunya dukungan bantuan bagi daerah-daerah selain Jakarta agar dapat juga mempersiapkan RS, tempat tidur, ICU dan faskes lainnya," kata Ariza selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota, Selasa (19/1/2021).

Barulah kemudian Ariza mengungkapkan terkait permintaan Anies Baswedan agar pemerintah pusat mengambil alih penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan dari fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat tapi okupansinya turun," ujarnya.

Belakangan Mahkamah Partai Gerindra Habiburokhman mengaku telah memberikan kartu kuning kepada Ali Lubis. Menurut Habiburokhman, kritik sebenarnya sah-sah saja. Cuma, Habiburokhman menyebut setiap masukan ataupun kritik harus dibarengi dengan etika.

"Ali Lubis sudah ane kartu kuning ya," kata Habiburokhman di Twitter, Selasa (26/1).

"Mengkritik boleh tetapi tetap ada adab dan etikanya. Kuatkan persatuan lawan COVID-19," ucap Habiburokhman. (man/dhn)