NasDem Setuju Pilkada 2022, tapi Bukan demi Anies Baswedan

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Rabu, 27 Jan 2021 17:05 WIB
Komisi II DPR mengkaji jenis-jenis sanksi yang akan diberikan kepada peserta Pilkada yang melanggar protokol kesehatan.
Saan Mustopa (Foto: dok. detikcom)
Jakarta -

Sejumlah pengamat politik menilai dorongan Pilkada 2022 tetap digelar sebagai tiket Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Partai NasDem, yang mendukung Pilkada 2022 tetap digelar, menepis penilaian itu.

"Kalau kita nggak ada pandangan seperti itu. Kita murni bahwa pertimbangan-pertimbangan teknis kepemiluan. Yang kedua juga pertimbangan kualitas elektoral dan sebagainya. Yang ketiga juga kita mempertimbangkan sisi keamanan, dan keempat kita mempertimbangkan dari sisi masa jabatan. Kenapa Pilkada 2022 itu dalam istilah dinormalisasi itu perlu dilakukan itu dalam kerangka itu semua," kata Ketua DPP NasDem Saan Mustopa di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Saan menyebut NasDem tak memandang hanya Pilkada DKI Jakarta saja saat 2022. Namun ada ratusan pilkada lainnya yang rencananya digelar tahun itu.

"Jadi nggak ada kita NasDem itu terbersit DKI, nggak. Kan Pilkada 2022 itu bukan hanya DKI. Secara nasional hampir 100-an lebih ada pilkada di 2022. Itu pertimbangan kita," ujar Wakil Ketua Komisi II ini.

Saan pun mengungkapkan pertimbangan lain mengapa NasDem sepakat Pilkada 2022 tetap digelar. Pertimbangannya adalah menumpuknya gelaran pileg, pilpres, hingga pilkada.

"Kalau misalnya Pilkada 2022, 2023, ditarik ke 2024, secara teknis mungkin itu tidak, di mana di situ digelar pileg, pilpres, dalam waktu satu tahun, kemudian anggaplah sela di November Pilkada 2024, hampir 500-an kabupaten/kota plus 34 provinsi, tahapan pilpres belum selesai, ini harus sudah masuk tahapan pilkada. Dari sisi beban penyelenggara, beban parpol ke depan, dia belum selesai kontestasi pileg, pilpres, sementara dia menyiapkan kontestasi pilkada," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai ada sejumlah partai yang mencari atau mempertahankan jagoannya untuk Pilpres 2024. Salah satunya melalui jalur awal, yakni Pilkada 2022.

"Jadi ada partai-partai yang mencari jagoan atau mempertahankan jagoan, ya misalnya mau mencari calon presiden baru atau alternatif di luar yang ada sekarang ini melalui Pilkada Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim, terutama Pilkada Jakarta, karena Jakartalah pilkada rasa pilpres," kata Qodari kepada wartawan, Rabu (27/1).

Nama Anies pun tersebut dipertahankan partai tertentu untuk maju pada capres 2024. Mengawali pencapresan itu, Anies dinilai bisa memulai dari Pilkada DKI 2022 jika tetap digelar.

"Kemudian juga yang ingin mempertahankan nama-nama yang ada sekarang, misalnya Anies di Jakarta. Kalau tidak pilkada, kemudian Anies tidak menjabat 2022-2024, karena diisi Plt," ujar Qodari.

"Tetapi kalau Anies maju, dia dapat panggung pilkada dan apabila menang terpilih kembali, akan punya panggung lagi di pemerintahan selama 2 tahun. Mungkin partai-partai yang ingin Anies jadi capres itu mendorong agar Pilkada 2022 dan 2023 tetap ada. Dengan kata lain, meminta pilkada total serentak mundur dari 2024 jadi 2027," ucapnya.

(rfs/gbr)