Partai Demokrat Tolak Ambang Batas Parlemen Jadi 5%

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Rabu, 27 Jan 2021 16:52 WIB
HERMAN KHAERON
Herman Khaeron (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

DPR RI tengah membahas Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), termasuk soal ambang batas parlemen yang dinaikkan menjadi 5 persen. Partai Demokrat (PD) menilai sebaiknya ambang batas parlemen tetap di angka 4 persen.

"Sebaiknya (ambang batas parlemen) tetap 4 persen dan presidential threshold 0 persen," kata Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (27/1/2021).

Lebih lanjut anggota Komisi VI DPR RI itu menilai pengaturan ambang batas parlemen yang terlalu tinggi akan mengurangi banyak suara rakyat. Menurutnya, pemerintah harus membuka ruang demokrasi.

"Kita harus buka ruang demokrasi yang lebih mewakili. Dengan pembatasan threshold yang terlalu tinggi, akan mereduksi banyak suara rakyat," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, RUU Pemilu, yang merupakan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017, tengah dibahas DPR. Dalam draf RUU Pemilu, ada pasal yang mengatur kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen dari ambang batas sebelumnya, yakni 4 persen.

Aturan ambang batas parlemen ini tertuang dalam Pasal 217 dalam draf RUU Pemilu yang diterima detikcom, Selasa (26/1). Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 5 persen.

Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 217 (Draf Revisi UU Pemilu)

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Jika dibandingkan dengan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sedang berlaku saat ini, ada kenaikan 1 persen. Dalam pasal UU Pemilu disebutkan bahwa ambang batas perolehan suara minimal yang harus dipenuhi parpol ialah 4 persen. Aturan ini tertuang dalam Pasal 414.

Pasal 414 (UU Pemilu)

(1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

(hel/gbr)