Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi John Kei Terkait Kasus Penyerangan

Dwi Andayani - detikNews
Rabu, 27 Jan 2021 15:19 WIB
Suasana sidang John Kei (Dwi Andayani/detikcom)
Suasana sidang John Kei (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta -

Jaksa penuntut umum (JPU) membacakan tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi John Kei terkait penyerangan di Green Lake City, Tangerang, dan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Jaksa meminta hakim menolak nota keberatan tersebut.

"Kami selaku penuntut umum memohon kepada majelis hakim supaya menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa John Refra alias John Kei untuk seluruhnya," ujar Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (27/1/2021).

Jaksa juga meminta hakim menyatakan surat dakwaan jaksa telah sesuai serta melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan alat bukti.

"Menyatakan surat dakwaan penuntut umum sudah disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP sehingga dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan barang bukti," kata Jaksa.

Dalam tanggapannya, jaksa menyebut pernyataan penasihat hukum terkait ketidakikutsertaan John Kei dalam penyerangan hanya berdasarkan asumsi. Jaksa mengatakan penasihat hukum tidak memeriksa dan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan jaksa.

"Bahwa penuntut umum keberatan dengan alasan yang disampaikan oleh penasihat hukum karena hanya didasarkan kepada asumsi-asumsi penasihat hukum semata tanpa terlebih dahulu memeriksa serta mempertimbangkan barang bukti serta alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu mencari kebenaran materiil," kata jaksa.

Jaksa mengatakan, dalam surat dakwaan, pihaknya telah menguraikan dengan lengkap tindak pidana yang dilakukan oleh John Kei.

"Bahwa yang terpenting adalah di dalam surat dakwaan tersebut telah memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan atau lex tempus et locus delicti. Bahwa bagaimana peran Terdakwa sehingga terjadi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku materiil," kata Jaksa.

Jaksa menyebut surat dakwaan telah dibuat sesuai dengan berita acara dari penyidik Polda Metro Jaya, sehingga tidak ada alasan bagi penasihat hukum untuk meminta dakwaan dibatalkan.

"Dengan demikian penuntut umum meyakini tidak ada lagi alasan bagi Terdakwa ataupun penasihat hukumnya untuk menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau surat dakwaan tidak dapat diterima," kata Jaksa.

"Bahwa mengingat surat dakwaan penuntut umum disusun berdasarkan berita acara pemeriksaan atau BAP dari penyidik Polda Metro Jaya yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan yang telah sah dan tidak terdapat cacat hukum dengan demikian sangat tidak beralasan jika penasihat hukum menjadikan hal tersebut sebagai alasan eksepsi," sambungnya.

Dalam persidangan, ketua majelis hakim Eko Ariyanto mengatakan pihaknya akan bermusyawarah untuk memberikan keputusan lanjut tidaknya persidangan. Sidang akan kembali dilanjutkan pada 3 Februari 2021 dengan agenda putusan sela.

(dwia/man)