Wakil Ketua DPRD Takalar Tersangka, Golkar: Masalah Pribadi

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Rabu, 27 Jan 2021 14:22 WIB
Logo Golkar
Ilustrasi Partai Golkar (dok. detikcom)
Makassar -

Wakil Ketua DPRD Takalar yang merupakan kader Partai Golkar, Muhammad Jabir Daeng Bonto (HJB), ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus perusakan hutan. Pihak Golkar Takalar menyebut itu masalah pribadi dan tidak terkait dengan partai.

"Kita tidak ada sikap resmi dan kita doakan dia dapat menghadapi masalahnya. Itu pribadi dan tidak terkait dengan partai," kata Plt Ketua Golkar Takalar Zulkarnaen Arif saat dimintai konfirmasi, Rabu (27/1/2021).

Zulkarnaen mengatakan secara pribadi dia mendoakan HJB dapat mengatasi masalahnya. Dia juga menyebut status HJB tetap sebagai kader Golkar dan sebagai Wakil Ketua DPRD Takalar.

"Masih tetap sama (posisinya), tidak ada yang berubah. Secara pribadi kita doakan selesaikan masalahnya," harapnya.

Tidak hanya itu, Zulkarnaen menyebut Golkar tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap kasus yang sedang dihadapi HJB. "Tidak... tidak...," kata dia singkat.

Sebelumnya, penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi telah menyerahkan berkas perkara perusakan hutan dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Takalar HJB (56) ke Kejati Sulsel. Balai Gakkum KLHK menjerat HJB dengan pasal pasal berlapis terkait Undang-Undang Kehutanan.

"Sidang kasus tersangka HJB akan kami dampingi dan pantau terus, termasuk memfasilitasi kebutuhan saksi ahli," kata Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda dalam keterangannya, Rabu (26/1).

Yazid mengatakan pihaknya telah menyerahkan berkas laporan bersama barang bukti berupa ekskavator kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penyidik menduga perbuatan tersangka HJB antara lain menebang pohon tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang, mengurangi dan menghilangkan fungsi serta jenis tumbuhan kawasan hutan produksi menggunakan alat berat, dan menyebabkan perubahan keutuhan kawasan Suaka Margasatwa Komara dan hutan produksi tetap di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

(fiq/aud)