Rusak Kawasan Suaka Margasatwa, Waka DPRD Takalar Dibawa ke Meja Hijau

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Rabu, 27 Jan 2021 12:51 WIB
Kayu illegal logging di Hutan Gunug Tambora (Faruk-detik)
Ilustrasi perusakan hutan dengan penebangan liar (illegal logging) (Faruk-detik)
Makassar -

Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi telah menyerahkan berkas perkara perusakan hutan dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Takalar, HJB (56) ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel). Balai Gakkum KLHK menjerat HJB dengan pasal berlapis terkait Undang-Undang (UU) Kehutanan.

"Sidang kasus tersangka HJB akan kami dampingi dan pantau terus, termasuk memfasilitasi kebutuhan Saksi Ahli," kata Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda, dalam keterangannya, Rabu (27/1/2021).

Yazid mengatakan pihaknya telah menyerahkan berkas laporan dan barang bukti berupa ekskavator ke Kejati Sulsel. Penyidik menduga perbuatan tersangka HJB, yaitu menebang pohon tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang, mengurangi dan menghilangkan fungsi serta jenis tumbuhan kawasan hutan produksi menggunakan alat berat dan menyebabkan perubahan keutuhan Kawasan Suaka Margasatwa Komara dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Takalar, Sulsel.

"Sidang kasus tersangka HJB akan kami dampingi dan pantau terus, termasuk memfasilitasi kebutuhan saksi ahli," kata Yazid Nurhuda.

Yazid menegaskan Gakkum KLHK akan menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dengan menerapkan pasal pidana berlapis, baik menggunakan UU Kehutanan maupun UU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kasus-kasus seperti ini akan kami kembangkan penyidikannya untuk tindak pidana lingkungan hidup.

"Kami harapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menghukum seberat-beratnya bagi pelaku perusakan kawasan hutan seperti ini, agar ada efek jera," harap Yazid.

Tersangka HJB dijerat Pasal 78 Ayat 5 juncto Pasal 50 Ayat 3 Huruf e UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Selain itu, HJB juga disangkakan melanggar Pasal 40 Ayat 1 juncto Pasal 19 Ayat 1 UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.

Sementara itu, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan menyebut HJB ditetapkan sebagai tersangka setelah pengembangan kasus dari perusakan hutan sebelumnya dengan terdakwa BD.

"Penetapan HJB sebagai tersangka adalah hasil pengembangan kasus dari terdakwa BD yang telah divonis hakim Pengadilan Negeri Takalar 13 Januari 2020 dengan pidana penjara selama satu tahun dan pidana denda Rp 1 miliar," kata Dodi.

(fiq/jbr)