NasDem Tak Setuju Capres-Cagub Harus Jadi Anggota Parpol

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Rabu, 27 Jan 2021 13:39 WIB
KPU Kota Jakarta Pusat menggelar simulasi pencoblosan dan penghitungan surat suara. Simulasi tersebut diselenggarakan di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.
Ilustrasi (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Draf Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) mengatur calon presiden (capres) hingga calon gubernur (cagub) harus menjadi anggota partai politik (parpol). NasDem tidak setuju dengan rencana aturan tersebut.

"Saya tidak tahu dari mana sumbernya tentang draf tersebut tapi kalau kemudian itu benar saya pikir itu hal yang mundur. NasDem pasti tidak berada dalam posisi itu," kata Waketum NasDem Ahmad Ali saat dihubungi, Rabu (27/1/2021).

Lebih lanjut Ali menjelaskan, NasDem memiliki sikap politik melibatkan semua elemen masyarakat terlibat dalam kontestasi politik, termasuk menjadi kepala daerah. Menurutnya, semua orang harus diberikan kesempatan jika ingin maju menjadi capres hingga kepala daerah.

"Karena mengurus negara ini tidak bisa hanya 1 elemen. Harus semua orang diberi kesempatan yang sama. Jadi sekali lagi NasDem tidak dalam posisi itu. Jadi siapa pun warga negara itu diberi kesempatan, kecuali anggota DPR. Kecuali jadi anggota DPR itu wajib dia harus menjadi anggota parpol yang mencalonkan. Itu aturannya," ujarnya.

"Tapi kalau kemudian untuk kepala daerah saya pikir, itu NasDem tidak dalam posisi, tidak setuju dengan itu," sambungnya.

Ali menilai hal itu dapat membatasi orang lain. Menurut dia, kekacauan dapat terjadi jika RUU Pemilu mengatur capres hingga calon cagub harus menjadi anggota parpol.

"Karena kita ingin meningkatkan partisipasi. Kita bisa bayangkan kekacauan kalau kemudian semua dipersyaratkan seperti itu kan jadinya membatasi orang kan," katanya.

Untuk diketahui, DPR sedang membahas RUU Pemilu yang merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam draf RUU Pemilu, ada pasal yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, hingga calon kepala daerah harus menjadi anggota partai politik.

Dalam draf RUU Pemilu yang dilihat detikcom, Selasa (26/1), syarat pencalonan peserta pemilu ini tertuang dalam Pasal 182 ayat (2) dd. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa syarat calon presiden, wakil presiden, hingga bupati/wali kota harus menjadi anggota partai politik.

Syarat ini tidak ada dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang saat ini masih berlaku. Dalam UU tersebut, syarat menjadi anggota anggota parpol hanya berlaku untuk bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(hel/imk)