Partai Demokrat mendukung pemilihan kepala daerah yang habis pada 2022 tetap digelar di tahun yang sama, termasuk DKI Jakarta. Begitu juga kepala daerah yang habis pada 2023.
"Demokrat mengusulkan pilkada dilakukan di tahun yang sama dengan Pilpres dan Pileg tahun 2024. Demokrat meminta daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023, tetap menjalani Pilkada di tahun 2022 dan 2023," kata Kepala Bamkostra PD, Herzaky, kepada wartawan, Selasa (26/1/2021).
"Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, dan pemilihan DPD RI, sesuai dengan putusan MK tanggal 26 Februari 2020, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena itulah, Demokrat mendukung penuh pelaksanaan pemilu nasional serentak di tahun 2024," lanjutnya.
Baca juga: NasDem Setuju Pilkada DKI Tetap Digelar 2022 |
Lebih lanjut, untuk opsi pilkada serentak secara nasional, menurut Herzaky, dapat dipertimbangkan pada 2027. Dia berharap pemerintah dan DPR dapat menghasilkan keputusan bersama yang demi mewujudkan demokrasi.
"Sedangkan opsi untuk pilkada serentak, dapat dipertimbangkan pada tahun 2027, di antara dua pemilu nasional serentak," ujarnya.
"Harapan Demokrat, opsi apapun yang dipilih sebagai bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan partai politik di parlemen dalam revisi UU Pemilu, merupakan opsi terbaik untuk merawat dan mengembangkan demokrasi di negeri tercinta ini. Jangan sampai demokrasi di Indonesia berjalan mundur," sambung Herzaky.
Dihubungi terpisah, anggota Komisi II Fraksi PD, Herman Khaerun menilai keserentakan pileg, pilkada, dan pilpres akan menimbulkan masalah. Selain memberatkan penyelenggara pemilu, menurutnya, akan menyulitkan kandidat.
"Setuju atau tidak setuju nanti diputuskan dalam pengambilan keputusan Revisi UU. Dan saya kira jika keserentakan dilaksanakan 2024 akan memberatkan penyelenggara pemilu, selain rakyat akan sulit menilai para kandidat, baik di pileg, pilpres, maupun pilkada. Serentak antara pileg dan pilpres saja sudah menjadikan banyaknya masalah," ujarnya.
