.webp)
Pernyataan Wagub DKI Ahmad Riza Patria yang menyebut Gubernur DKI Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek berujung kritik dari koleganya di Partai Gerindra. Anies Baswedan bahkan diminta mundur apabila menyerah menangani COVID-19.
Mulanya Riza menyampaikan Anies Baswedan selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait perlunya dukungan bantuan bagi daerah-daerah selain Jakarta. Pemerintah pusat juga diminta turun tangan membantu menyiapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta.
"Pak Gubernur (Anies Baswedan) juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat, lewat pemerintah pusat nanti akan mengkoordinasikan perlunya dukungan bantuan bagi daerah-daerah selain Jakarta agar dapat juga mempersiapkan RS, tempat tidur, ICU dan faskes lainnya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Selasa (19/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Barulah kemudian Riza mengungkapkan terkait permintaan Anies Baswedan agar pemerintah pusat mengambil alih penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek.
"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan dari fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat tapi okupansinya turun," ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta merasa perlu ada peningkatan fasilitas kesehatan untuk COVID-19 di wilayah Bodetabek. Meskipun, kata Riza, fasilitas kesehatan di DKI tetap melayani pasien tanpa membedakan daerah asal.
"Terkait yang dirawat tidak ada syarat. Dari siapa saja, dari daerah mana yang masuk di Jakarta kita harus tolong dan bantu. Jadi Pak Gubernur, saya, seluruh jajaran tidak pernah membedakan secara daerah mana, asli orang mana, punya uang, nggak punya uang, semuanya sama. Kita berikan pelayanan yang terbaik," tegasnya.
"Meski demikian, nggak cukup kalau kita Jakarta meningkatkan terus berbagai fasilitas tapi daerah lain nggak dapat dukungan. Kami juga Pemprov Jakarta perlu mendapat dukungan. Selama ini kami terima kasih mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa menambah dukungan terkait faskes. Selama ini sudah ada sesungguhnya, kami harap ada peningkatan bagi daerah di Bodetabek," sambungnya.
Pernyataan itu rupanya menuai kritik dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis. Dia menyoroti sejumlah aturan terkait penanganan COVID-19 tapi tak mampu menekan laju penularan.
"Aksi spektakuler Anies yang selama ini dipertontonkan untuk melawan COVID-19 di DKI Jakarta mendadak hilang, lenyap, dalam pemberitaan media nasional. Aksi spektakuler tersebut terlihat dari beberapa pergub yang dikeluarkan, bahkan bersama DPRD mengeluarkan perda terkait penanganan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Jakarta," ujar Ali melalui keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (25/1/2021).
"Bukan sekadar aturan-aturan saja, bahkan sanksi bagi warga Jakarta pun dirumuskan untuk melawan COVID-19. Namun apa daya, banyaknya peraturan dan ancaman sanksi yang dirumuskan tidak mampu meredam sang virus. Bahkan rem darurat pun dilakukan, tapi tetap tak maksimal hasilnya. Sampai pada akhirnya tersiar kabar Anies meminta pemerintah pusat mengambil alih kordinasi penanganan COVID-19 di Jakarta," sambungnya.
Simak video 'Anies Saksikan Momen Pasien Covid-19 Meninggal di RSUD Cengkareng':
Menurutnya, alasan Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi agar ada peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah penyangga Jakarta. Sebab, seperempat pasien COVID-19 dari Bodetabek selama ini dirawat di Jakarta.
"Terkait hal di mana Anies meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di Jakarta menimbulkan pertanyaan besar apakah Anies nyerah lawan COVID-19? Jika seperti itu, sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur," ucapnya.
Menurutnya, Anies seharusnya mudah mengendalikan sebaran virus Corona. Sebab, Anies selama ini mendapat banyak dukungan dari warga DKI.
"Jika melihat posisi Anies saat ini, di mana banyak warga Jakarta yang mendukung dirinya, seharusnya sangat mudah bagi dirinya untuk melawan COVID-19 di Jakarta. Namun secara fakta tidak demikian. Ada apa ini?" katanya.
Dasco-Habiburokhman ke Balai Kota DKI
Di tengah ramai kritik Ali Lubis ke Anies, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habiburokhman menyambangi kantor Balai Kota DKI Jakarta. Dasco dan Habiburokhman kemudian langsung disambut oleh Ahmad Riza Patria.
"Dia kan pimpinan saya di partai, wakil ketua umum, ketua harian. Pak Habib juga wakil ketua umum, majelis etik. Silaturahmi saja," kata Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (25/1/2021).
Riza menerangkan silaturahmi yang dilakukan rekan separtainya ini juga untuk melihat kondisi dan situasi di Balai Kota. Ariza menyebut silaturahmi ini dilakukan silih berganti.
"Saya kan setelah dilantik sudah pernah sekali ke DPR menemui teman-teman di DPR, sekarang baru berkesempatan Pak Dasco melihat situasi kondisi saya di sini, kantor, dan lain-lain," tuturnya.
Riza mengklaim koordinasi antarkader Partai Gerindra selalu terjalin dan bersinergi. Dia menyebut rapat informal yang dilakukan sore ini pun seringkali dilakukan.
"Jadi kami di partai ini selalu bersinergi positif, antara saya dan kader lain, pimpinan, terus koordinasi, apakah itu secara formal melalui berbagai rapat-rapat, kegiatan-kegiatan, maupun informal seperti pada sore hari ini," kata Riza.
PKS Bela Anies
Pembelaan kemudian datang dari Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani. Yani mengatakan dalam berpolitik harus ada etika.
"Di dalam berpolitik itu kan harus ada etika. Nah, kemudian pada saat gubernur yang kita usung kemarin, kita menangkan, ya harus kita dukung sampai selesai tugasnya. Bahkan bagaimana kita bisa membantu Pak Anies untuk terus menyukseskan program-program kegiatannya," ujar Yani saat dihubungi, Senin (25/1).
Yani meminta kepada Ali Lubis memberikan kesempatan kepada Anies menyelesaikan masa jabatannya hingga 2022. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies sudah baik dalam membangun Jakarta.
"Jadi kita memberikan kesempatan Pak Anies untuk menyelesaikan tugasnya sampai berakhir tahun 2022, karena kami melihat juga apa yang dilakukan oleh Pak Anies sudah cukup baik untuk membangun Jakarta," katanya.
Gerindra Kartu Kuning Ali Lubis
Gerindra langsung merespons cepat soal heboh kritik Ali Lubies ke Anies. Gerindra kini telah memberi Ali Lubis kartu kuning.
"Ali Lubis sudah ane kartu kuning ya," kata Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habiburokhman di Twitter, Selasa (26/1/2021).
Menurut Habiburokhman, kritik sebenarnya sah-sah saja. Cuma, Habiburokhman menyebut setiap masukan ataupun kritik harus dibarengi dengan etika.
"Mengkritik boleh tetapi tetap ada adab dan etikanya. Kuatkan persatuan lawan COVID-19," ucap Habiburokhman.
Lebih jauh Habiburokhman menyampaikan dukungan kepada Anies-Riza untuk melawan COVID di Ibu Kota.
"Mendukung duet Anies-Ariza maksimalkan penanganan COVID-19 di DKI," jelas Habiburokhman terkait Ali Lubis.
