Pernyataan Wagub DKI Ahmad Riza Patria yang menyebut Gubernur DKI Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek berujung kritik dari koleganya di Partai Gerindra. Anies Baswedan bahkan diminta mundur apabila menyerah menangani COVID-19.
Mulanya Riza menyampaikan Anies Baswedan selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait perlunya dukungan bantuan bagi daerah-daerah selain Jakarta. Pemerintah pusat juga diminta turun tangan membantu menyiapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta.
"Pak Gubernur (Anies Baswedan) juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat, lewat pemerintah pusat nanti akan mengkoordinasikan perlunya dukungan bantuan bagi daerah-daerah selain Jakarta agar dapat juga mempersiapkan RS, tempat tidur, ICU dan faskes lainnya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Selasa (19/1/2021).
Barulah kemudian Riza mengungkapkan terkait permintaan Anies Baswedan agar pemerintah pusat mengambil alih penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek.
"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan dari fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat tapi okupansinya turun," ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta merasa perlu ada peningkatan fasilitas kesehatan untuk COVID-19 di wilayah Bodetabek. Meskipun, kata Riza, fasilitas kesehatan di DKI tetap melayani pasien tanpa membedakan daerah asal.
"Terkait yang dirawat tidak ada syarat. Dari siapa saja, dari daerah mana yang masuk di Jakarta kita harus tolong dan bantu. Jadi Pak Gubernur, saya, seluruh jajaran tidak pernah membedakan secara daerah mana, asli orang mana, punya uang, nggak punya uang, semuanya sama. Kita berikan pelayanan yang terbaik," tegasnya.
"Meski demikian, nggak cukup kalau kita Jakarta meningkatkan terus berbagai fasilitas tapi daerah lain nggak dapat dukungan. Kami juga Pemprov Jakarta perlu mendapat dukungan. Selama ini kami terima kasih mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa menambah dukungan terkait faskes. Selama ini sudah ada sesungguhnya, kami harap ada peningkatan bagi daerah di Bodetabek," sambungnya.
Pernyataan itu rupanya menuai kritik dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis. Dia menyoroti sejumlah aturan terkait penanganan COVID-19 tapi tak mampu menekan laju penularan.
"Aksi spektakuler Anies yang selama ini dipertontonkan untuk melawan COVID-19 di DKI Jakarta mendadak hilang, lenyap, dalam pemberitaan media nasional. Aksi spektakuler tersebut terlihat dari beberapa pergub yang dikeluarkan, bahkan bersama DPRD mengeluarkan perda terkait penanganan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Jakarta," ujar Ali melalui keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (25/1/2021).
"Bukan sekadar aturan-aturan saja, bahkan sanksi bagi warga Jakarta pun dirumuskan untuk melawan COVID-19. Namun apa daya, banyaknya peraturan dan ancaman sanksi yang dirumuskan tidak mampu meredam sang virus. Bahkan rem darurat pun dilakukan, tapi tetap tak maksimal hasilnya. Sampai pada akhirnya tersiar kabar Anies meminta pemerintah pusat mengambil alih kordinasi penanganan COVID-19 di Jakarta," sambungnya.
Simak video 'Anies Saksikan Momen Pasien Covid-19 Meninggal di RSUD Cengkareng':
