.webp)
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron angkat bicara mengenai isu 'Taliban di KPK'. Dia menegaskan tidak ada radikalisme dan Taliban di tubuh KPK.
"Selama satu tahun saya dan pimpinan KPK periode 2019-2023 memimpin KPK, kami pastikan tidak ada radikalisme dan Taliban di KPK seperti yang disebutkan," kata Ghufron kepada wartawan, Senin (25/1/2021).
Ghufron mengatakan, pada 2019, KPK juga pernah diterpa isu yang sama mengenai 'Taliban di KPK'. Namun kabar tersebut kembali diramaikan oleh pihak-pihak tertentu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"KPK mencurigai diangkatnya isu tersebut adalah upaya pihak-pihak yang punya tujuan-tujuan tertentu, apa pun itu," ucap Ghufron.
Ghufron memastikan KPK akan tetap bekerja pada koridor hukum. KPK, kata Ghufron, akan selalu mengedepankan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas dalam penanganan perkara.
"Kami selalu terbuka atas kritik dan mengajak masyarakat mengawal setiap prosesnya," katanya.
Bantahan isu 'Taliban di KPK' juga disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Dia menegaskan isu tersebut tidak benar.
"Kemudian terkait isu radikal, Taliban, ini juga isu yang sudah dari tahun 2019 kalau nggak salah. Kita sudah pastikan dan tegaskan, bahkan dari lembaga mana itu yang menyampaikan, nggak ada di KPK itu unsur-unsur radikalisme atau Taliban itu," ujar Alex.
"Kalau Taliban dalam pengertian militan dalam melakukan pemberantasan korupsi, mungkin iya. Tapi kalau Taliban yang lain, mungkin hanya ada di Afganistan," tambahnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Sementara itu, isu Taliban muncul sejak tahun lalu dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Saat itu Neta menyebut ada isu perseteruan antara 'polisi Taliban' dan 'polisi India' di KPK.
"Sekarang berkembang isu di internal (KPK). Katanya ada polisi India dan ada polisi Taliban. Ini kan berbahaya. Taliban siapa? Kubu Novel (penyidik senior KPK, Novel Baswedan). Polisi India siapa? Kubu non-Novel. Perlu ada ketegasan komisioner untuk menata dan menjaga soliditas institusi ini," kata Neta dalam diskusi bertema 'Bersih-bersih Jokowi: Menyoroti Institusi Antikorupsi' di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (5/5).
Neta menyayangkan konflik terjadi di lingkup internal KPK. Ia menilai konflik tersebut terjadi karena ketidaktegasan para pimpinan KPK.
"Sejauh ini para komisioner tidak tegas dan cenderung berpihak. Novel kan baru, harusnya mereka bersinergi menjaga soliditas. Jangan karena perkara Novel tidak terungkap, lalu menjadi alasan mereka sangsi terhadap institusi Polri. Novel sendiri kan anggota Polri dulunya," papar Neta.
