Tugas BKKBN: Tekan Prediksi 7,2 Juta Bayi Stunting di 2024 Jadi 3,4 Juta

Andhika Prasetia - detikNews
Senin, 25 Jan 2021 13:02 WIB
Baby Boy Holding Mothers Hand
Ilustrasi bayi (iStock)
Jakarta -

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan ada sekitar 7 juta bayi baru lahir terkena stunting jika angka stunting tidak diturunkan. Karena itu, angka stunting di Indonesia diproyeksikan harus menyentuh angka 14 persen pada 2024.

"Saya sampaikan juga dalam ratas bahwa 4 tahun ke depan ada sekitar 20 juta bayi baru yang akan lahir, kurang-lebih, dan kalau di angka existing sekarang 27 persen, maka akan ada hampir sepertiga, sekitar 7 juta yang stunting," ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam jumpa pers seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (25/1/2021).

Dari perkiraan angka 7,2 juta bayi, pemerintah bakal menekan angka stunting pada bayi menjadi sekitar 3,4 juta. Hasto mengatakan setiap tahun angka stunting di Indonesia jangan sampai di atas 680 ribu.

"Tetapi di tahun 2024, kami harus menekan angka 7,2 juta itu menjadi hanya 3 juta 400 (ribu) sekian. Itu tugas yang saya sampaikan cukup menantang, sehingga kami harus memetakan itu dan setiap tahun tidak boleh ada stunting baru sebanyak 680 ribu. Harus di bawah itu. Tanpa di bawah itu, maka capaian 14 persen akan sulit," ungkap Hasto.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memperkirakan ada kenaikan angka stunting tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Pada 2019, angka stunting menyentuh 27,6 persen.

"Angka stunting kita masih tinggi, yaitu 27,6 persen tahun 2019 dan diperkirakan pada tahun 2020 terjadi kenaikan akibat dari wabah COVID-19. Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami, bahwa sampai tahun 2024 nanti, angka stunting di Indonesia ditargetkan akan turun di angka 14 persen," kata Muhadjir.

Karena itu, Jokowi ingin kementerian/lembaga yang menangani stunting dipersempit. Kepala BKKBN ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.

"Bapak Presiden memberikan arahan supaya di antara kementerian atau lembaga itu ada 1 yang bertanggung jawab sebagai ketua pelaksana sehingga nanti kalau Bapak Presiden meminta pertanggungjawaban itu jelas siapa. Dan telah diputuskan bahwa sebagai ketua pelaksana dari program luar biasa di dalam penanganan stunting ini adalah di bawah BKKBN," sebut Muhadjir.

(dkp/tor)