Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar angka stunting di Indonesia ditargetkan turun 14 persen hingga 2024. Jokowi menunjuk BKKBN menjadi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.
"Bapak Presiden memberikan arahan supaya di antara kementerian atau lembaga itu ada 1 yang bertanggung jawab sebagai ketua pelaksana sehingga nanti kalau Bapak Presiden meminta pertanggungjawaban itu jelas siapa," kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers seusai rapat terbatas, Senin (25/1/2021).
"Dan telah diputuskan bahwa sebagai ketua pelaksana dari program luar biasa di dalam penanganan stunting ini adalah di bawah BKKBN," sebut Muhadjir.
Untuk mencapai target 14 persen itu, Muhadjir menyebut angka penurunan stunting setiap tahunnya harus mencapai 2,7 persen. Target ini disebut luar biasa besar.
"Karena itu Bapak Presiden memberikan arahan agar ada langkah-langkah luar biasa atau extraordinary," ucap Muhadjir.
Muhadjir menyebut penanganan stunting di Indonesia hingga 2024 merujuk kepada UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jokowi ingin angka stunting di Indonesia diturunkan karena sejumlah alasan penting.
"Kalau anak atau bayi sudah terlanjur kena stunting pada usia 1.000 hari awal kehidupan, maka perkembangan kecerdasannya itu tidak bisa optimal sampai nanti dewasa menjadi usia produktif," sebut Muhadjir.
Lebih jauh Muhadjir menyebut Jokowi menyatakan pemetaan stunting sudah sangat detail dan jelas dan dijadikan dasar untuk membuat langkah-langkah konkret. Jokowi juga disebut meminta alokasi anggaran yang selama ini tersebar di 20 kementerian atau lembaga difokuskan kepada kementerian yang memang memiliki kepanjangan tangan langsung ke bawah.
"Kegiatan BKKBN akan didukung kementerian-kementerian dan lembaga terkait, terutama yang memiliki kepanjangan tangan kepanjangan kaki sampai di daerah," sebut Muhadjir.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menegaskan siap menerima perintah Jokowi. Hasto menyebut upaya menurunkan angka stunting merupakan tantangan tersendiri.
"Hari ini Pak Presiden memberikan amanah kepada BKKBN dalam bentuk perintah untuk BKKBN bisa menjadi ketua pelaksana untuk percepatan penurunan stunting. Saya menerima amanah ini dan tentu dengan niat dan tekad yang kuat karena ini tantangan yang besar," sebut Hasto Wardoyo.
(gbr/tor)
