Didakwa Suap Nurhadi Rp 47,5 M, Hiendra Soenjoto Ajukan Eksepsi

Zunita Putri - detikNews
Jumat, 22 Jan 2021 14:11 WIB
Penyuap Eks Sekretaris MA Nurhadi, Hiendra Soenjoto kembali jalani pemeriksaan di KPK. Ia diperiksa soal suap pengurusan perkara Mahkamah Agung tahun 2011-2016.
Hiendra Soejonto saat diperiksa KPK (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto mengajukan eksepsi atas dakwaan memberi suap kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Rp 45,7 miliar. Keberatan itu disampaikan melalui pengacaranya.

"Kami akan mengajukan eksepsi Yang Mulia," kata pengacara Hiendra, Andrea Rynaldo dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (22/1/2021).

Di sidang ini Hiendra hadir secara virtual. Seusai dibacakan surat dakwaan oleh jaksa KPK, Hiendra mengaku paham atas isi dakwaan.

Namun, karena pengacara Hiendra mengajukan eksepsi sidang selanjutnya diagendakan penyampaian nota keberatan atau eksepsi. Sidang eksepsi akan digelar Rabu (27/1).

Hiendra Soenjoto didakwa memberi suap kepada Nurhadi sebesar Rp 45,7 miliar. Suap diberikan agar Nurhadi mengurus perkara Hiendra tingkat Pengadilan Negeri hingga MA.

"Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberikan uang sejumlah Rp 45.726.955.000 kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yaitu kepada Nurhadi selaku Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012 sampai dengan tahun 2016," ujar jaksa KPK NN Gina Saraswati di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (22/1).

Jaksa mengatakan Nurhadi menerima uang dari Hiendra melalui menantunya Rezky Herbiyono. Suap diberikan agar Nurhadi mengurus perkara gugatan Hiendra melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan gugatan melawan Azhar Umar.

Atas dasar itu, Hiendra didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Simak video 'Menantu Nurhadi Positif Corona, Sidang Suap Gratifikasi Perkara MA Ditunda':

[Gambas:Video 20detik]



(zap/ibh)