Mimbar Mahasiswa

PSBB Transisi DKI Jakarta, Etis atau Tidak?

Adelia Jasmine, dkk - detikNews
Selasa, 22 Des 2020 11:01 WIB
Suasana terkini Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (1/12). Kantor Gubernur DKI Jakarta terpaksa harus tutup pasca Anies Baswedan positif dinyatakan COVID-19 berdasarkan hasil tes usap yang dilakukan Senin (30/11).  Sementara itu gedung utama Balai Kota yang terpisah dari kantor Gubernur Anies Baswedan tetap buka dengan menerapkan protokol kesehatan
Ilustrasi Balai Kota Jakarta, tempat pusat pemerintahan Pemprov DKI Jakarta. (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Kebijakan PSBB tentunya sudah tidak asing lagi sejak satu tahun terakhir, khususnya PSBB transisi yang masih kita jalani hingga saat ini. Keputusan Pemprov DKI Jakarta terkait pelonggaran PSBB yang populer dengan 'PSBB transisi' masih menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, khususnya terkait pertimbangan kepentingan ekonomi dan kesehatan. Namun kontroversi tersebut masih belum sampai pada kesimpulan yang menyatakan tepat atau tidaknya penerapan kebijakan PSBB transisi di DKI Jakarta. Lantas, sebenarnya apakah PSBB transisi sudah dapat dikatakan sebagai kebijakan yang beretika?

Secara teoretis, etika normatif menjelaskan orientasi nilai dalam pertimbangan pengambilan keputusan publik yang terdiri atas tiga pendekatan, yaitu deontologi, konsekuensialis, dan virtue ethics (etika kebajikan). Perspektif deontologi menilai etis tidaknya suatu keputusan publik dari sudut pandang terpenuhinya kewajiban dan hak dasar individu.


Sedangkan dampak dari keputusan publik menjadi penekanan pada perspektif konsekuensialis, apakah keputusan tersebut memberi manfaat bagi sebagian besar masyarakat atau sebaliknya.

Dan satu yang tidak kalah penting ialah perspektif etika kebajikan atau virtue ethics yang memandang moralitas dan nilai kemanusiaan dalam suatu keputusan publik, dalam hal ini yaitu kebijakan PSBB transisi di DKI Jakarta.

Perspektif Deontologi

Kebijakan PSBB Transisi tentunya mempengaruhi kewajiban dan hak dasar setiap individu, termasuk para pejabat publik sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai objek dari kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan kewajiban, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan PSBB transisi atas dasar hukum Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020. Pergub tersebut ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh stakeholder dalam upaya mencegah peningkatan laju penularan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang aman, sehat, dan produktif. Peraturan protokol kesehatan dalam Pergub tersebut pada dasarnya mencakup berbagai aspek, mulai dari moda transportasi hingga jadwal pembukaan fasilitas publik di DKI Jakarta yang tersusun secara sistematis, termasuk sanksi atas segala bentuk pelanggaran.

Dengan kata lain, peraturan protokol kesehatan tersebut menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta turut melindungi hak kesehatan masyarakat selama beraktivitas di masa PSBB transisi.

Ditetapkannya PSBB transisi menandakan bahwa masyarakat DKI Jakarta berhak memulai aktivitasnya di luar rumah dengan tetap berkewajiban menaati Pergub tersebut. Masyarakat menyambut baik kebijakan PSBB transisi dengan harapan sebagai masa pemulihan ekonomi di DKI Jakarta. Hal ini turut menandakan bahwa hak dasar ekonomi masyarakat kembali terpenuhi dengan berlangsungnya kegiatan ekonomi formal dan informal, sehingga daya beli masyarakat dapat kembali meningkat.

Dengan demikian, kebijakan PSBB transisi dapat dibenarkan berdasarkan perspektif deontologi yang mencakup hak dan kewajiban dasar setiap individu.

Perspektif Konsekuensialis

Berdasarkan pendekatan konsekuensialis, penerapan PSBB Transisi oleh Pemprov DKI Jakarta pada dasarnya memang perlu dilakukan. Hal ini diperkuat oleh berbagai macam perspektif, salah satunya dilihat dari perspektif ekonomi. PSBB total yang sebelumnya dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini sangat berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi nasional yang kian melambat dan peningkatan belanja negara.

Berdasarkan analisis International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi dunia akan susut hingga 3% sampai akhir tahun 2020. Kemudian menurut MenKeu RI Sri Mulyani sampai akhir tahun ekonomi di Indonesia akan sampai pada -0,4% dan lesunya perekonomian ini didukung oleh data dari Menteri Ketenagakerjaan bahwa terdapat 1,5 juta penduduk Indonesia telah kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan apabila PSBB total terus dijalankan akan berimplikasi negatif pada ekonomi karena rendahnya kegiatan ekonomi, utamanya di DKI Jakarta dengan tingkat mobilitas masyarakatnya yang tinggi sekaligus sebagai penyumbang ekonomi terbesar Indonesia. Dari hasil analisis kita tahu kesehatan dan ekonomi itu seperti dua sisi mata uang yang selalu berkaitan. Apabila kesehatan terserang maka ekonomi pun juga ikut terdampak. Dengan demikian, keputusan PSBB Transisi di DKI Jakarta dapat dibenarkan dan diharapkan dapat menciptakan napas baru, pemulihan baru, dan kebiasaan baru di Jakarta, utamanya dalam perspektif ekonomi.

Dalam penerapannya, PSBB transisi telah mampu memulihkan ekonomi DKI Jakarta. Hal ini terbukti dengan meningkatnya mobilitas di tempat umum seperti pasar, restoran, pusat perbelanjaan serta pusat-pusat transportasi umum seperti, bus, kereta, dan lainnya. Dampak kebijakan PSBB transisi sangat dirasakan oleh pengusaha maupun seluruh masyarakat untuk kembali beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun tetap terdapat kekhawatiran masyarakat terhadap penularan COVID-19 dan resiko ekonomi lainnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemprov DKI Jakarta turut merespon dengan menginisiasi berbagai kebijakan seperti diadakannya tes COVID-19 gratis, penanggungan kredit bank, perpanjangan batas akhir pajak, dan pemberian BLT serta sembako bagi masyarakat.

Melihat analisis data tersebut, secara konsekuensialis memang Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan kebijakan ini dengan berbagai pertimbangan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan keselamatan masyarakat.

Perspektif Virtue Ethics

Jika kita melihat dari pendekatan etika kebajikan (virtue ethics), Pemprov DKI Jakarta juga seharusnya dapat juga mengutamakan dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan moral dalam pengambilan kebijakan PSBB Transisi ini. Diberlakukannya PSBB Transisi meningkatkan potensi risiko penyebaran COVID-19, sehingga jika kita dilihat dari sisi moralitas timbul dilema etis antara perbaikan sektor perekonomian atau kesehatan (pemutusan mata rantai COVID-19) sebagai pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat.

Dilihat dari sisi moralitas, Pemprov DKI Jakarta sepantasnya mengedepankan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat yang juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur lewat UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) sebagai hal yang utama. Maka dari itu, kebijakan PSBB Transisi harus dibarengi dengan peningkatan upaya pencegahan penyebaran virus yang lebih optimal dan tepat. Upaya tersebut oleh Pemprov DKI Jakarta dilakukan dengan pemberlakuan peraturan pada masa transisi (baik protokol kesehatan individu, sektor bisnis, maupun tempat ibadah).

Peraturan tersebut juga disertai dengan sanksi beserta denda progresif yang harus dibayar oleh pelanggar PSBB Transisi dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar dan memberikan keamanan bagi masyarakat lain.

Meskipun demikian, Pemprov DKI Jakarta pada dasarnya harus memenuhi syarat yang dikeluarkan WHO sebagai organisasi kesehatan internasional sebelum dapat melakukan pelonggaran atau kenormalan baru lewat kebijakan PSBB Transisi, yang mana salah satunya adalah pengendalian transmisi wabah COVID-19. Jika merujuk pada grafik penambahan kasus harian sebelum PSBB Transisi di Jakarta yang masih menunjukan angka fluktuatif naik-turun, masih perlu dipertanyakan lagi Peningkatan risiko penularan virus dibuktikan dengan kenaikan kasus positif harian di Jakarta yang menanjak setiap harinya dan terhitung sejak pertengahan bulan November 2020, penambahan kasus harian berada di angka 1.000 dan sampai pada puncaknya di tanggal 19 Desember mencapai angka 1.899.

Menurut pendekatan segitiga etika (pendekatan deontologis, konsekuensialis, dan virtue ethics), Pemprov DKI Jakarta memang sudah menerapkan ketiga pendekatan etika tersebut dalam menerapkan kebijakan PSBB Transisi. Namun, disini kita dapat melihat pendekatan konsekuensialis sebagai pendekatan etika yang paling kuat dan dominan digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan PSBB Transisi, menilai manfaat dari keputusan untuk sebanyak-banyaknya bagi masyarakat yang ada di Jakarta walaupun di sisi lain terdapat kerugian yang mungkin ditanggung.

Kemudian, disusul dengan pendekatan deontologis yang memandang Pemprov Jakarta sebagai pemangku kebijakan harus memenuhi kewajibannya dengan berbagai pertimbangan.

Dan terakhir pendekatan virtue ethics yang hanya terlihat lewat peraturan PSBB Transisi yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menekan risiko penyebaran virus sebagai upaya jaminan kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat banyak.

Perlu diketahui bahwa suatu kebijakan tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Namun dalam perumusannya, diperlukan adanya pertimbangan dengan memperhatikan prinsip etis lewat pendekatan etika konsekuensialis, deontologis, dan etika kebajikan yang menjadi suatu opsi untuk menghasilkan kebijakan yang seimbang. Selain itu, pemerintah hendaknya tidak hanya mengutamakan salah satu pendekatan etika, apalagi hanya berbasis pada ekonomi saja, namun bagaimana aspek lainnya juga perlu diperhitungkan untuk efisiensi biaya dan juga etika tersebut berdasarkan HAM.

Oleh:

Adelia Jasmine
Kania Nurfitriana
M Rafsanjani Assya'bani
Nasyaa Nuhaaputri
Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (UI)

(dnu/dnu)