.webp)
Hadirkan Virtual Police-Kedepankan Hukum Progresif
Komjen Sigit menyebut akan melakukan sejumlah perubahan terhadap institusi Polri. Awalnya Komjen Sigit mengungkap ada 4 kebijakan utama yang akan dikejar demi mewujudkan Polri yang presisi. Di setiap kebijakan itu nantinya akan ada aksi konkret yang akan dilakukan oleh Komjen Sigit beserta institusi Polri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Road map program transformasi menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) pada kepemimpinan Polri ke depan mencakup empat kebijakan utama yakni (A) Transformasi Organisasi; (B) Transformasi Operasional; (C) Transformasi Pelayanan Publik; dan (D) Transformasi Pengawasan," kata Listyo di depan Komisi III DPR RI, Rabu (20/1/2021).
Berdasarkan 4 kebijakan utama tersebut, Komjen Sigit menyampaikan sejumlah program inovasi yang akan dilakukan Polri ke depannya. Berikut program-program transfromasi Polri yang akan dilakukan oleh Komjen Sigit.
1. Transformasi Organisasi
Komjen Sigit menjelaskan Transformasi Organisasi merupakan salah satu kebijakan utama sebagai bentuk adaptasi transformatif Polri secara internal dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat yang sangat dinamis.
Salah satu program Komjen Sigit yakni penataan kelembagaan dengan melakukan pemenuhan 1 Polsek untuk 1 kecamatan dengan hanya melakukan harkamtibmas.
Program lainnya pada transformasi ini yakni melakukan perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0. Komjen Sigit menyebut akan membuat kebijakan untuk mewajibkan pemasangan CCTV dimanapun.
2. Transformasi Operasional
Komje Sigit menyebut kebijakan transformasi operasional bisa sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polri di tengah situasi dunia maya tanpa batas.
Karena itu, Komjen Sigit menyampaikan sejumlah program salah satunya yakni mengoptimalkan kampanye siber dan membentuk polisi dunia maya.
Selain itu, Sigit juga akan meningkatkan kinerja penegakan hukum di institusi Polri. Dia berjanji akan mengedepankan hukum progresif atau restorative justice dalam menegakkan hukum.
3. Transformasi Pelayanan Publik
Komjen Sigit menyebut kebijakan transformasi pelayanan publik bertujuan mewujudkan perubahan kultur di lingkungan Polri. Salah satu program Sigit yang akan diterapkan yakni pelayanan secara online dan drive thru.
"Membentuk layanan drive thru untuk pembuatan surat kehilangan, SKCK, perpanjangan SIM, Samsat, dll. Pelaksanaan pelayanan SIM yang memudahkan masyarakat kapanpun dan dimanapun," sebutnya.
4. Transformasi Pengawasan
Kebijakan Sigit yang lainnya yakin transformasi pengawasan. Sigit menjelaskan pengawasan merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan organisasi guna mencegah terjadinya penyimpangan.
"Pengawasan di institusi Polri dilakukan secara internal berganda melalui pengawasan pimpinan dan pengawasan oleh fungsi pengawas di setiap unit organisasi Polri mulai dari unit terbesar di Mabes Polri hingga terkecil di Polsek berbagai daerah," sebut Sigit.
Salah satu program yang akan dilakukan Sigit yakni pengawasan oleh masyarakat. Dia berjanji akan menyediakan sistem pengawasan yang akan mudah diakses oleh masyarakat untuk mencari keadilan.
